Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) menyerukan penguatan persatuan nasional dan menolak segala bentuk aksi anarkisme yang berpotensi memecah belah bangsa di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Seruan tersebut disampaikan Himapolindo yang mewakili aspirasi mahasiswa dari 42 kampus di seluruh Indonesia. Mereka menilai momentum kemerdekaan harus menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi kebangsaan, terutama di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.
Koordinator Pusat Himapolindo, Rosyad Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), mengatakan kemerdekaan harus dimaknai dengan kerja nyata untuk memperkuat fondasi kebangsaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita saat ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya sekadar retorika untuk mendapatkan atensi dari media dan masyarakat, seperti narasi merebut kemerdekaan. Yang tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rosyad kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Rosyad, mahasiswa memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi tetap sehat sekaligus menjadi bagian dari upaya meredam potensi konflik sosial.
“Kemerdekaan ini diraih dengan persatuan, maka menjaga dan merawatnya adalah tanggung jawab mutlak kita bersama. 42 kampus yang tergabung dalam Himapolindo berkomitmen penuh untuk tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat, kondusif, dan damai,” tegasnya.
Himapolindo juga menyoroti pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib dan konstitusional. Mahasiswa didorong tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun tidak menggunakan cara-cara yang merugikan masyarakat.
Aji Gilang Santoso dari UPN Veteran Jakarta menegaskan, Himapolindo menolak segala bentuk anarkisme di ruang publik yang berpotensi merusak fasilitas umum maupun meningkatkan gesekan di tengah masyarakat.
“Himapolindo bersama gerakan mahasiswa lainnya sebagai instrumen gerakan politik menilai semua hal yang berpotensi merusak serta merugikan masyarakat harus dicegah dan akan melawan segala bentuk anarkisme di ruang publik yang berpotensi meningkatkan gesekan antarmasyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Saldi dari UIN Alauddin Makassar mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah maupun kondisi penegakan hukum disampaikan berdasarkan data dan melalui jalur yang sah.
Ia juga meminta pemuda dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah persatuan.
“Sekali lagi kami menegaskan bahwa demonstrasi atau aksi turun ke jalan harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan menjauhi tindakan kekerasan,” ujarnya.
Menurutnya, peran mahasiswa sebagai agent of change dan social control harus berjalan beriringan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, dan berdaulat.
“Melalui gerakan refleksi ini, Himapolindo berharap peran mahasiswa sebagai agent of change dan social control dapat berjalan beriringan bersama pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur dan berdaulat,” pungkasnya.
