Pimpinan Partai Golkar dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 18 Agustus 2026. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Lambatnya realisasi anggaran pemerintah dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR diminta aktif mengejar kementerian yang masih lambat merealisasikan anggaran.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada kader dan anggota Fraksi Partai Golkar dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Bahlil meminta anggota fraksi serius mengikuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, termasuk memastikan adanya korelasi antara arah kebijakan presiden, program kementerian, dan alokasi anggaran.
"Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi program di kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program," kata Bahlil.
Ia kemudian meminta anggota Fraksi Golkar tidak ragu mengkritisi kementerian yang lambat menjalankan anggaran. Menurutnya, pengawasan parlemen diperlukan agar program pemerintah dapat segera dieksekusi.
"Nah, saya harus jujur mengatakan bahwa terlepas dari persoalan berapa besar pendapatan yang dianggarkan, saya juga meminta kepada seluruh fraksi agar mengejar kementerian-kementerian yang realisasinya itu lambat," tegasnya.
Bahlil menilai keterlambatan realisasi anggaran dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi selain konsumsi, investasi, serta ekspor-impor.
"Kalau belanja pemerintah sebagai trigger terhadap pertumbuhan lambat untuk dieksekusi itu pasti akan terdampak pada lapangan pekerjaan dan pertumbuhan," jelas Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam penyusunan RAPBN 2027. Ia meminta target tersebut menjadi acuan untuk mendorong percepatan program pemerintah.
"Pertumbuhan ekonomi kita itu ditargetkan memang agak besar di 2027 dan memang saya pikir ini harus kita jadikan sebagai acuan dalam rangka memotivasi kita untuk mendorong agar bisa tercapai yaitu 6 persen," ujarnya.
Senada dengan Bahlil, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027 menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional.
Politikus Partai Golkar itu melihat target tersebut sebagai langkah penting untuk membawa Indonesia keluar dari pola pertumbuhan di kisaran 5 persen dan memasuki level pertumbuhan yang lebih tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi 6 persen ini adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan pesan yang kuat kepada pasar bahwa Bapak Presiden memberikan sinyal yang optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi kita tahun 2027 nanti. Jadi, 2027 kita ditargetkan keluar dari zona pertumbuhan 5 persen. 6 persen ini adalah zona baru pertumbuhan ekonomi kita untuk menuju ke 8 persen seperti yang ditargetkan dalam visi Bapak Presiden," ujar Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Misbakhun, pencapaian target tersebut membutuhkan koordinasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga likuiditas, menggerakkan sektor riil, sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan.
"Konsolidasi besar ini tidak bisa berjalan sendiri hanya dari dorongan kebijakan fiskal semata maupun kebijakan moneter semata. Harus berasal dari bauran kebijakan sehingga resultannya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menuju target 6 persen," kata Misbakhun.
Menurut Bahlil, koreksi dari parlemen terhadap kementerian tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk ketidakdukungan. Menurutnya, kritik diperlukan untuk memastikan pemerintah mampu mengeksekusi program sesuai tanggung jawabnya.
