Belanja Negara Harus Berdampak Nyata ke Rakyat

Belanja negara dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp4.097,2 triliun dinilai harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Ekuin) DPP PKS Handi Risza menilai setiap anggaran perlu dipastikan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah perlu memastikan peningkatan belanja diarahkan pada program yang memiliki multiplier effect tinggi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, memperbaiki kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi,” ujarnya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia juga menyoroti alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp735 triliun. Menurutnya, TKD harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Keberadaan TKD harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Terkait defisit RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap PDB, PKS mengapresiasi komitmen pemerintah menjaga defisit di bawah batas 3 persen. Namun, Handi menilai pemerintah tetap perlu memiliki peta jalan menuju keseimbangan primer positif.

“Disiplin fiskal tidak hanya diukur dari apakah defisit berada di bawah 3 persen, tetapi juga dari kemampuan negara membangun ruang fiskal yang sehat dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Handi juga memberikan perhatian terhadap delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Ia menilai rencana revitalisasi sekolah, puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlu mendapat dukungan penuh agar dapat direalisasikan pada 2027.

“Perbaikan kualitas sarana, prasarana, serta mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan akan memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, PKS mendukung rencana pemerintah mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2027. Handi menekankan pentingnya indikator yang jelas dalam setiap program prioritas pemerintah.

“PKS mendukung penetapan delapan program kerja prioritas nasional tersebut. Namun, Pemerintah perlu menyiapkan indikator output, outcome, dan impact yang jelas untuk setiap prioritas, sehingga masyarakat dapat mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan,” pungkasnya.