Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memiliki arti strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza usai mencermati penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat kelas menengah.
“PKS mengapresiasi langkah Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Namun, target tersebut harus dijaga bukan hanya dari kemampuan APBN membelanjakan anggaran, tetapi dari kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat kelas menengah,” kata Handi, Selasa, 18 Agustus 2026.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, meningkat dari 5,4 persen dalam APBN 2026. Pemerintah juga menetapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, serta defisit anggaran Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.
Sementara itu, asumsi makroekonomi yang digunakan meliputi inflasi 2,5 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Handi menilai target tersebut positif, tetapi cukup menantang. Menurut ekonom Universitas Paramadina itu, pertumbuhan 6 persen tidak boleh hanya ditopang oleh konsumsi pemerintah dan belanja negara.
“Pemerintah perlu memastikan akselerasi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, ekspor, industrialisasi, hilirisasi, UMKM, ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja produktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus tercermin pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB).
Karena itu, dalam pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI, Handi mendorong pemerintah menyampaikan secara terukur kontribusi masing-masing mesin pertumbuhan terhadap target 6 persen.
“Pertumbuhan ekonomi harus berperan dalam menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, memperbaiki rasio Gini, serta meningkatkan Indeks Modal Manusia. Target-target tersebut harus menjadi kontrak kinerja utama APBN 2027,” jelasnya.
