KEDAULATAN Indonesia tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui keberanian negara menguasai arah pembangunan, mengelola kekayaan alam, melindungi rakyat, serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jalan menuju Indonesia yang berdaulat memang panjang, tetapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan sejumlah fondasi penting melalui agenda swasembada pangan dan energi, hilirisasi, penguatan pendidikan, reformasi BUMN, serta penertiban pengelolaan sumber daya alam.
Arah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi penting dikuasai negara, dan bumi, air, serta kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 juga menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
Fondasi Kedaulatan
Kedaulatan negara harus hadir dalam enam bidang utama:
Hukum: negara harus berani menertibkan penyalahgunaan kekayaan alam, korupsi, impor ilegal, mafia pangan, serta praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Ekonomi: pertumbuhan tidak boleh hanya menghasilkan angka makro, tetapi harus memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada modal serta produk asing.
Politik: politik nasional harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan kepentingan jangka panjang negara, bukan semata-mata transaksi elite.
Pangan: negara harus mampu menjamin ketersediaan pangan, harga yang terjangkau, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan produksi.
Perdagangan: Indonesia perlu berdagang secara bermartabat, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta tidak selamanya menjadi pemasok bahan mentah.
Pendidikan: kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas manusia, riset, teknologi, karakter, dan pemerataan kesempatan belajar.
Dengan kerangka tersebut, Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai dokumen politik. Ia harus menjadi agenda transformasi nasional yang dapat diukur, diawasi, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Prestasi Presiden Prabowo Hampir Dua Tahun Menjabat
Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan sejumlah kebijakan dan capaian strategis yang layak diapresiasi. Berdasarkan laporan pemerintah dan data resmi, beberapa di antaranya adalah:
1. Penguatan swasembada pangan. Pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan, termasuk beras, jagung, gula konsumsi, cabai, bawang merah, ayam ras, dan telur ayam ras. Pemerintah juga memproyeksikan surplus komoditas tersebut pada 2026.
2. Peningkatan produksi dan perlindungan petani. Pemerintah menempatkan produksi pangan, ketersediaan pupuk, cadangan beras, serta peningkatan nilai tukar petani sebagai bagian dari strategi kedaulatan pangan. Presiden Prabowo menyatakan cadangan beras dan nilai tukar petani mencapai tingkat tinggi dalam sejarah NKRI.
3. Pengembangan kedaulatan energi. Implementasi biodiesel B50 diarahkan untuk mengurangi impor bahan bakar, meningkatkan nilai tambah sawit, menghemat devisa, dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Laporan pemerintah menyebut B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
4. Pertumbuhan ekonomi yang tetap resilien. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
5. Penguatan hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah mendorong agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor bahan mentah, melainkan mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan negara.
6. Reformasi dan penataan BUMN. Pemerintah menempatkan pembenahan BUMN sebagai bagian dari agenda efisiensi, konsolidasi, dan peningkatan kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional. Dalam laporan pemerintah, penataan tersebut mencakup penutupan atau restrukturisasi sejumlah BUMN yang dinilai tidak sehat atau tidak lagi relevan.
7. Perlindungan UMKM. Salah satu kebijakan awal pemerintahan adalah penghapusan piutang macet bagi sebagian pelaku UMKM, sebagai upaya memberi ruang bagi usaha rakyat untuk kembali bergerak.
8. Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang bukan hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dapur layanan, dan tenaga kerja. Pemerintah melaporkan puluhan juta penerima manfaat pada 2026.
9. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan. Pemerintah melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat, pengembangan Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, serta pemasangan perangkat pembelajaran digital interaktif.
10. Penguatan ekonomi desa dan koperasi. Koperasi Desa Merah Putih ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat, memperpendek rantai distribusi, dan menghubungkan produksi desa dengan pasar nasional.
11. Penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara. Pemerintah melaporkan penertiban jutaan hektare kawasan hutan serta potensi penyelamatan keuangan negara melalui penguasaan kembali aset dan penegakan kewajiban administratif. Angka-angka tersebut tetap harus dibuka secara rinci melalui audit, data lokasi, dan mekanisme pengawasan publik.
12. Diplomasi ekonomi yang lebih aktif. Indonesia berupaya memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, energi, pangan, dan teknologi dengan negara-negara mitra, termasuk melalui kemitraan strategis dengan India.
Negara Melawan Mafia
Kekuatan penting pemerintahan Prabowo terletak pada keberanian membawa negara berhadapan dengan praktik ekonomi ilegal yang selama bertahun-tahun menggerogoti kepentingan rakyat. Mafia pangan, mafia impor, penambangan ilegal, pembalakan hutan, penyelundupan, dan manipulasi tata niaga tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Presiden Prabowo menawarkan gaya kepemimpinan yang lebih tegas. sumber daya alam harus dikembalikan kepada negara, pelanggaran hukum tidak boleh dilindungi oleh kekuatan modal, dan aparat negara harus bergerak secara terpadu. Sejumlah analisis publik bahkan menilai pemerintah telah memberikan “efek kejut” kepada mafia sumber daya alam dan pemodal besar yang selama ini merasa kebal terhadap hukum.
Presiden Prabowo adalah satu-satunya presiden yang berani memberantas mafia dan melawan oligarki. Meskipun Presiden dapat disebut memiliki keberanian dan pendekatan yang tegas, tetapi keberhasilan pemberantasan mafia harus diukur melalui putusan pengadilan, aset yang dipulihkan, reformasi kelembagaan, transparansi penindakan, dan berkurangnya praktik koruptif.
Komitmen tersebut juga harus diperkuat melalui lembaga penegak hukum yang independen, perlindungan bagi pelapor, penguatan KPK, Regenerasi Pimpinan Polri, merit sistem di kejaksaan, serta keterbukaan data mengenai penyitaan dan pengembalian aset. KPK sendiri terus menangani perkara dan menerima laporan masyarakat, sehingga pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai kerja kelembagaan, bukan semata-mata keberanian personal seorang presiden.
Melawan Oligarki dengan Sistem
Melawan oligarki bukan berarti memusuhi seluruh pengusaha besar. Negara membutuhkan dunia usaha untuk menciptakan investasi, teknologi, pekerjaan, dan pertumbuhan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap pengusaha besar, tetapi ingin memastikan kegiatan usaha berjalan dalam kerangka kepentingan nasional dan keadilan ekonomi.
Persoalannya adalah ketika modal berubah menjadi kekuasaan politik, menguasai regulasi, mengendalikan sumber daya alam, atau memengaruhi penegakan hukum. Karena itu, perang melawan oligarki harus diarahkan pada:
- konflik kepentingan
- monopoli dan kartel
- penguasaan sumber daya alam secara ilegal
- pembiayaan politik yang tidak transparan
- korupsi dalam perizinan
- penguasaan pasar yang merugikan konsumen
- serta lemahnya pengawasan terhadap pejabat dan pengusaha.
Kepemimpinan yang tegas harus ditopang sistem yang kuat. Tanpa sistem, pemberantasan mafia akan bergantung pada figur, dengan sistem, penegakan hukum dapat berlangsung konsisten meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
Pendidikan untuk Kedaulatan
Kedaulatan ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa kedaulatan pengetahuan. Program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan riset harus diarahkan untuk melahirkan manusia Indonesia yang cakap, berkarakter, produktif, dan mampu menguasai teknologi.
Pendidikan juga harus membebaskan rakyat dari ketergantungan. Anak-anak Indonesia harus dididik bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, membangun industri, mengembangkan pertanian modern, menguasai teknologi pertahanan, dan memperkuat kebudayaan nasional.
Dalam konteks ini, pendidikan adalah bagian dari strategi pertahanan negara. Bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan akan mudah menjadi pasar bagi bangsa lain. Sebaliknya, bangsa yang menguasai pengetahuan akan mampu menentukan nasibnya sendiri.
Catatan untuk FKN-08
Dukungan terhadap Presiden Prabowo tidak boleh berhenti setelah pemilihan umum. Organ relawan, termasuk organisasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional-08, memiliki peran strategis untuk mengawal program pemerintah, menyampaikan aspirasi rakyat, dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan negara. Konsolidasi FKN-08 pada 2026 juga diarahkan untuk memperkuat sinergi organisasi relawan dalam mengawal program Asta Cita.
Akan tetapi, masih terdapat kekurangan yang perlu dikoreksi. Banyak organ relawan belum dikaryakan secara sistematis dalam perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Sebagian relawan baru dilibatkan dalam kegiatan seremonial, padahal mereka memiliki jaringan sosial, pengalaman lapangan, dan pengetahuan lokal yang sangat penting bagi keberhasilan program pemerintah.
Ke depan, relawan perlu diberi ruang yang terhormat dan terukur melalui:
- Forum konsultasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah;
- Pelatihan advokasi serta pengawasan program publik;
- Kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi;
- Pelibatan dalam pendidikan politik kebangsaan;
- Kerja sosial di bidang pangan, pendidikan, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi; serta mekanisme evaluasi yang transparan dan bebas dari politik balas jasa.
Relawan bukan sekadar alat pemenangan elektoral. Relawan adalah kekuatan sosial yang dapat membantu memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada rakyat.
Indonesia Bermartabat
Indonesia membutuhkan anak bangsa yang berani, disiplin, berintegritas, dan memiliki keberpihakan kepada kepentingan nasional. Dalam konteks itulah kepemimpinan Presiden Prabowo penting untuk didukung secara kritis dan konstruktif didukung ketika memperkuat kedaulatan rakyat, dikawal ketika kebijakan belum sempurna, dan dikoreksi ketika pelaksanaannya menyimpang.
Jalan panjang kedaulatan NKRI tidak akan selesai dalam satu periode pemerintahan. Namun, fondasi swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, reformasi BUMN, pendidikan bermutu, penertiban kekayaan negara, dan pemberantasan mafia merupakan langkah penting menuju Indonesia yang bermartabat.
Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang hanya kaya sumber daya tetapi miskin kuasa menentukan masa depan. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengelola kekayaan alamnya, mencerdaskan rakyatnya, menegakkan hukumnya, melindungi ekonominya, serta memastikan kemakmuran hadir secara adil.
Indonesia membutuhkan pemimpin dan anak bangsa seperti Presiden Prabowo Subianto: berani membangun negara yang bermartabat, berdaulat, adil, dan makmur.
Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Inisiator FKN-08.
