Berita

Anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezaei (Foto: X)

Dunia

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

MINGGU, 09 AGUSTUS 2026 | 16:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Iran mulai menunjukkan kewaspadaan terhadap pakta pertahanan yang dibentuk Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. 

Kesepakatan yang dikenal sebagai Mecca Defence Agreement atau Pakta Pertahanan Mekkah itu dinilai sejumlah pihak di Iran berpotensi menjadi bagian dari konfigurasi keamanan baru yang dapat menyasar Teheran.

Pakta yang ditandatangani di Mekkah pada Jumat, 7 Agustus 2026 itu menyepakati bahwa serangan terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.


Anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezaei, menjadi salah satu pejabat yang memberikan respons tegas. 

Mengutip unggahan di X Rezaei pada Minggu, 9 Agustus 2026, ia memperingatkan Arab Saudi bahwa mengandalkan perjanjian dengan negara lain tidak otomatis menjamin keamanan.

“Arab Saudi harus memahami bahwa kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan memberi mereka keamanan, sama seperti bertahun-tahun menjadi tuan rumah eksklusif bagi Amerika tidak memberi mereka keamanan. Perbaiki kebijakan Anda sehingga Anda tidak perlu meminta keamanan dari orang lain," kata Rezaei.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengambil sikap lebih diplomatis. 

Meski tidak secara langsung menyebut pakta tersebut, Araghchi menyerukan negara-negara Muslim untuk mengedepankan kemandirian dan persaudaraan dalam menjaga keamanan kawasan. 

“Saatnya telah tiba bagi kita untuk hanya mengandalkan diri sendiri dan mengadopsi pendekatan persaudaraan sejati," tulisnya.

Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran untuk urusan internasional, Ali Akbar Velayati, juga menyerukan negara-negara Timur Tengah agar mampu menjamin keamanan melalui kerja sama. 

Dia sekaligus meminta pasukan asing meninggalkan kawasan, yang dinilainya menjadi sumber utama ketidakstabilan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya