Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut diharapkan mampu memotong rantai perdagangan yang selama ini membuat petani bergantung kepada tengkulak dan pengijon.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Workshop Pertanian Nasional yang digelar Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) bersama organisasi kemasyarakatan Jaga Tunas Bumi (Jatubu) di Restoran Krishna Garden, Wonosobo, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-3 GMPP dan membahas implementasi salah satu program prioritas pemerintah, yakni KDMP.
Workshop menghadirkan Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof Anter Venus, serta Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Prof Yudi Chrisnandi.
Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota mengatakan, bahwa KDMP tidak dibentuk sekadar sebagai unit usaha perdagangan seperti minimarket swasta.
Menurutnya, koperasi tersebut merupakan instrumen kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat desa dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi.
"Koperasi ini merupakan wujud kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat desa dalam menggerakkan segala sektor ekonomi desa, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM, agar menjadi kekuatan ekonomi mandiri demi kesejahteraan warga," kata Joao Mota.
Menurut Joao, kehadiran KDMP diarahkan untuk mengisi ruang ekonomi pedesaan yang selama ini banyak dikuasai pemilik modal besar. Dengan koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki instrumen ekonomi yang dapat mengelola potensi lokal secara mandiri.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam workshop adalah ketergantungan petani terhadap tengkulak. Skema perdagangan yang tidak seimbang dinilai membuat petani sulit memperoleh keuntungan yang layak dari hasil produksinya.
Joao menjelaskan, pemerintah menyiapkan akses pembiayaan dengan biaya murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan super mikro. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga 3 persen per tahun.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan akses permodalan langsung kepada masyarakat desa sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan informal dengan bunga tinggi.
Dalam workshop tersebut, perwakilan petani Wonosobo juga menyampaikan harapan agar keberadaan Agrinas dan KDMP benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Terutama dalam menyerap hasil produksi pertanian dan peternakan lokal.
"Kami dari petani Wonosobo sangat berharap Agrinas dan Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai solusi nyata untuk menyerap langsung hasil komoditas hortikultura dan peternakan lokal," kata salah satu perwakilan petani.
Harapan tersebut menjadi salah satu masukan penting dalam pembahasan implementasi KDMP, mengingat persoalan utama petani bukan hanya produksi, tetapi juga kepastian pasar dan harga ketika hasil panen telah tersedia.
Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof Anter Venus, menyoroti aspek komunikasi publik dalam pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami tujuan dan manfaat program tersebut.
Prof Anter memaparkan hasil analisis data digital yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep koperasi dengan persepsi publik. Menurutnya, sentimen negatif masih mendominasi percakapan publik terkait KDMP akibat adanya ketidakpahaman mengenai konsep dan tujuan program.
"Niat baik saja tidak cukup di era digital saat opini bisa dibengkokkan melalui gawai. Program besar ini harus terus dikawal dan diluruskan dengan bukti prestasi nyata di lapangan serta testimoni langsung dari masyarakat desa," kata Prof Anter.
Ia menilai keberhasilan implementasi KDMP di tingkat desa perlu dikomunikasikan berdasarkan capaian nyata. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat program tersebut berdasarkan pengalaman dan hasil yang dirasakan.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Politik UNAS, Prof Yudi Chrisnandi, menekankan pentingnya landasan hukum dan evaluasi teknis dalam pelaksanaan KDMP. Ia mengingatkan agar implementasi program tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Prof Yudi juga menekankan pendekatan tumbuh dari bawah atau bottom-up dalam menjalankan program koperasi. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
"Jangan sampai niat baik dari program presiden ini dilakukan dengan cara-cara yang justru menyakiti hati rakyat. Program ini harus berjalan bersih, produktif, dan terbebas dari praktik korupsi satu rupiah pun," tegas Prof Yudi.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar KDMP benar-benar menjadi instrumen ekonomi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru di tingkat desa.
Workshop Pertanian Nasional tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis nasional, antara lain Andrianto selaku Dewan Penasehat GMPP, akademisi Rizal Darmaputra, Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis, serta sekitar 50 perwakilan kelompok tani se-Kabupaten Wonosobo. Perwakilan kelompok tani dari wilayah Karesidenan Banyumas juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Melalui workshop tersebut, GMPP dan Jatubu mendorong agar implementasi KDMP dilakukan secara transparan, produktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat posisi petani dalam rantai pasok pangan nasional.
