Berita

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Ekspor RI Turun, DPR Ungkap Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

SABTU, 08 AGUSTUS 2026 | 13:15 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kinerja ekspor Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar Dolar AS 23,20 miliar, turun 5,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan terjadi pada ekspor migas maupun nonmigas. Ekspor migas tercatat Dolar AS 760 juta atau turun 31,76 persen, sedangkan ekspor nonmigas turun 4,50 persen menjadi Dolar AS 22,45 miliar.

"Pada Mei 2026 nilai ekspor mencapai 23,20 miliar Dolar AS atau turun 5,73 persen jika dibandingkan Mei 2025. Nilai ekspor migas senilai 0,76 miliar Dolar AS atau turun 31,76 persen, sedangkan nilai ekspor nonmigas tercatat mengalami penurunan 4,50 persen dengan nilai 22,45 miliar Dolar AS," kata Ateng pada Rabu, 1 Juli 2026.


Penurunan ekspor tersebut salah satunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mengarahkan sebagian pasokan komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk mendukung implementasi blending biodiesel B50.

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan penurunan ekspor tidak semata-mata mencerminkan pelemahan ekonomi. Menurutnya, pemerintah memang tengah memprioritaskan pemenuhan sejumlah kebutuhan dalam negeri.

"Kalau kita lihat saat ini terutama kinerja ekspor, ekspor kita sedikit mengalami penurunan, karena memang pemerintah lagi konsentrasi untuk memenuhi beberapa kewajiban dalam negeri," kata Misbakhun dalam tayangan YouTube CNBC, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Untuk CPO, pemerintah mengarahkan pasokan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) guna mendukung kebutuhan B50. Sementara untuk energi, pemerintah menjaga ketersediaan bahan bakar dalam negeri dengan mengatur ekspor dan impor untuk komoditas tertentu.

"Kita tidak melakukan ekspor, tadi pada saat yang sama kita tidak melakukan impor, dalam rangka apa? Solar. Kemudian kita punya Domestic Market Obligation untuk batubara," ujarnya.

Kebijakan serupa diterapkan pada batu bara dengan menempatkan kebutuhan energi domestik sebagai prioritas, terutama untuk menjaga pasokan listrik dan mendukung aktivitas ekonomi.

"Kita menjaga bahwa kebutuhan energi dalam negeri itu paling utama untuk memenuhi kebutuhan itu, maka konsumsi terhadap listrik naik. Ini dalam rangka apa? Menguatkan investasi," jelas Misbakhun.

Selain menjaga pasokan domestik, pemerintah juga sempat mengatur produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga batu bara di pasar internasional.

Pengaturan produksi turut memengaruhi persentase ekspor batu bara. Namun, tekanan tersebut diperkirakan berkurang seiring pemerintah secara bertahap meningkatkan jumlah RKAB dan produksi.

"Ini kan mulai makin menipis karena pemerintah pelan-pelan sudah mulai menaikkan jumlah RKAP kita," kata Misbakhun.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kebutuhan energi domestik sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung investasi. Dengan pasokan energi yang terjaga, aktivitas masyarakat dan dunia usaha diharapkan tidak terganggu.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya