Petugas memberikan kotak makan MBG di sebuah seolah di Jakarta Selatan (Foto: RMOL/Reni Erina)
Ratusan sekolah swasta kategori elite secara terbuka menolak bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi refocusing yang tengah dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) demi memastikan bantuan pangan dan gizi pemerintah benar-benar mendarat di tangan masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pihaknya masih menghitung ulang estimasi akhir penerima manfaat Pasca-penyisiran sasaran tersebut.
"Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," ujar Sudaryono saat konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat 7 Agustus 2026.
Keputusan ini diambil setelah BGN membuka dialog intensif bersama jajaran kepala sekolah, komite, hingga para orang tua murid. Hasilnya, ratusan sekolah berbayar tinggi sepakat bahwa siswa mereka tidak memerlukan intervensi gizi dari negara.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," tutur Sudaryono.
Ia menegaskan BGN enggan memaksakan penyaluran program ke lembaga pendidikan yang sudah mandiri secara finansial. Pendekatan yang diusung adalah keadilan sosial yang tepat guna.
"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," tegasnya.
Meski demikian, BGN belum bersedia membuka angka pasti mengenai berapa banyak sekolah dan siswa yang akhirnya dikeluarkan dari daftar penerima, mengingat proses pendataan yang masih bergerak dinamis.
"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan. Mungkin Anda boleh tanya lagi pertanyaan yang sama ini setelah 17 Agustus (pidato nota keuangan RAPBN)," tambah Sudaryono.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sempat memberikan gambaran awal bahwa potensi pemangkasan penerima manfaat MBG bisa menyentuh angka 8 juta jiwa. Evaluasi ini menyasar jenjang sekolah menengah atas (SMA), khususnya di lembaga pendidikan dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran ini bukanlah bentuk pemangkasan hak, melainkan upaya koreksi agar redistribusi gizi nasional berjalan secara adil dan proporsional.
