Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara di TMP Kalibata Jakarta. (Foto: Dok. Polri)

Hukum

Dugaan Ancaman terhadap Kapolri Alarm Serius, Negara Tak Boleh Kalah

JUMAT, 07 AGUSTUS 2026 | 18:05 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Isu dugaan ancaman terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus diperlakukan sebagai alarm serius bagi negara.

Jika benar ada upaya intimidasi terhadap pimpinan Polri di tengah penanganan sejumlah perkara, hal tersebut merupakan ancaman langsung terhadap penegakan hukum dan wibawa negara.

"Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang berupaya mengintimidasi aparat penegak hukum," kata Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya, Fauzan Ohorella dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Agustus 2026.


Fauzan meminta Korps Bhayangkara mengusut secara menyeluruh dengan mengungkap aktor intelektual isu tersebut hingag disampaikan kepada publik secara terang-benderang.

Fauzan menilai, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum hanya dapat dipulihkan jika setiap perkara korupsi ditangani secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.

Salah satu perkara paling disorot adalah dugaan TPPU dan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kasus yang diungkap Kortas Tipikor Polri ini harus dituntaskan secara transparan berbasis alat bukti.

"Jangan ada kesan hukum hanya berani menyentuh pelaku tertentu, sementara pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan justru tidak pernah diperiksa. Kejagung harus membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak tunduk pada jabatan maupun kepentingan politik," ujarnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya