Pemilu Masih Lama, Jokowi Disarankan Fokus Bantu Pemerintahan Prabowo

Penobatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor saat safari politiknya di Nusa Tenggara Timur (NTT) memantik beragam respons publik. 

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi rangkaian safari politik tersebut, sementara sebagian lainnya menilai langkah Jokowi merupakan hak politik setiap warga negara.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai setiap aktivitas politik yang dilakukan Jokowi hampir selalu memunculkan kontroversi di ruang publik. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari posisi Jokowi yang masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional.

"Kalau soal Jokowi pasti menimbulkan pro kontra. Banyak pihak yang memang mempertanyakan apa sih urgensinya safari politik yang dilakukan oleh Jokowi," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut Adi, kelompok yang mengkritik menilai safari politik tersebut terlalu dini mengingat Pemilu 2029 masih cukup lama. Mereka berpandangan Jokowi seharusnya lebih memusatkan perhatian untuk membantu menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bukankah Pemilu 2029 masih jauh? Apakah tidak sebaiknya Jokowi fokus membantu kerja-kerja politik yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto," ujarnya.

Di sisi lain, Adi melihat tidak sedikit masyarakat yang justru memberikan dukungan terhadap aktivitas politik Jokowi. Menurut mereka, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap memiliki hak konstitusional untuk berpolitik sebagaimana warga negara lainnya.

"Banyak juga yang mendukung Jokowi bahwa apa yang dilakukan melalui safari politik itu tidak perlu diperdebatkan dan dikritisi, karena Jokowi seperti kebanyakan warga negara yang lain memiliki hak politik dan kebebasan untuk melakukan aktivitas politik," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi resmi dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor saat melakukan safari politik di NTT pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Penobatan tersebut dilakukan oleh sembilan raja yang memiliki wilayah di Kerajaan Timor.