Berita

Ilustrasi

Hukum

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

SENIN, 17 AGUSTUS 2026 | 14:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti dugaan penghadangan aparat kepolisian oleh Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti saat menggerebek gudang penyimpanan pasir timah diduga akan diselundupkan di Belitung.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai aksi dugaan penghadangan aparat kepolisian oleh kelompok yang mengatasnamakan Satlap Tri Cakti dalam penegakan hukum di wilayah Belitung ini merupakan fenomena berulang.

"Kalau di wilayah ada yang mengatasnamakan Satlap Tri Cakti menghalangi kepolisian dalam rangka penegakan hukum, itu satu fenomena berulang," kata Sugeng kepada wartawan, Senin 17 Agustus 2026.


Kata Sugeng, aparatur TNI muncul dalam proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian mulai marak ketika pembahasan perubahan RUU TNI. 

Antara lain TNI membentuk satuan-satuan penindakan narkoba, menggerebek peredaran BBM ilegal. Sugeng menduga adanya pembiaran dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terhadap anggotanya yang kerap menghalangi proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

“Saya melihat ada satu pembiaran oleh Panglima TNI ketika aparaturnya masuk ke wilayah sipil,” ujarnya.

Selain itu, ia mendapat informasi bahwa prajurit TNI yang bergerak itu bukan atas perintah Panglima TNI atau satuan-satuan resmi.

“Aparat-aparat TNI yang digunakan ini bukan atas perintah panglima atau satuan resmi, tapi digunakan oleh pimpinan mantan TNI yang berhubungan erat dengan mantan Jampidsus,” ungkapnya.

Menurut dia, hal itu dapat dilihat ketika Kejaksaan Agung mengungkap kasus-kasus pemberantasan tambang timah dengan menggandeng aparat TNI.

Sugeng pun mendesak Panglima TNI dan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota TNI yang diduga melanggar tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, bahwa Kapolri dan Panglima TNI harus mengusut tuntas kasus penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Sebab, kata Prabowo, pemerintah telah menutup 1.000 tambah timah ilegal di Bangka Belitung.

“Keterlibatan TNI sampai menghalangi tugas Dittipidter Polda Babel ketika melakukan penindakan, ini menunjukkan adanya upaya menghalangi penyidikan,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya