Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: istimewa)

Politik

Elektabilitas Prabowo Turun Jadi Sinyal Perubahan Kebijakan dan Line Up Kabinet

KAMIS, 30 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Mardani menilai hasil survei harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, meski survei bersifat dinamis, angka-angka tersebut dapat menjadi gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

"Survei selalu dinamis. Tapi pada saat yang sama bisa jadi jendela memahami opini publik saat ini," ujar Mardani lewat akun X miliknya, Kamis, 30 Juli 2026.


Ia mengatakan, turunnya elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dapat menjadi sinyal perlunya perubahan, baik dalam arah kebijakan maupun susunan kabinet.

"Elektabilitas yang turun dan kepuasan publik yang rendah jadi sinyal bagi perubahan kebijakan dan line up kabinet," katanya.

Meski demikian, Mardani menyebut Presiden Prabowo masih memiliki waktu yang cukup untuk merespons hasil survei tersebut secara tepat. Ia menilai pemerintah memiliki modal politik yang kuat untuk melakukan perbaikan.

"Masih panjang waktu bagi Presiden Prabowo untuk merespons dengan akurat hasil survei ini," ungkapnya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, kekuatan utama pemerintahan Prabowo saat ini adalah dukungan politik yang besar dari koalisi pemerintahan serta kondisi sosial yang relatif stabil.

"Pak Prabowo punya modal sangat kuat: dukungan mutlak koalisi dan stabilitas sosial yang aman," jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa harapan masyarakat terhadap pemerintah pada dasarnya cukup sederhana, yakni tersedianya lapangan kerja, harga kebutuhan yang stabil, serta roda ekonomi yang terus bergerak.

"Harapan publik sederhana: lapangan kerja, harga stabil, dan ekonomi bergerak," pungkas Mardani.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya