Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi. (Foto: Ist)
Penurunan tajam elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dinilai menjadi sinyal peringatan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan adanya korelasi antara merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dengan turunnya elektabilitas Prabowo.
Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli 2026.
Sebaliknya, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melonjak dari 19,7 persen menjadi 35 persen pada periode yang sama.
"Hasil survei itu sejalan dengan menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Subianto. Pada November 2025 kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo 81,2 persen dan pada Juli 2026 turun menjadi 51,1 persen," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 30 Juli 2026.
Menurut Jamiluddin, penurunan kepuasan publik tersebut berkorelasi langsung dengan merosotnya elektabilitas Prabowo.
"Semakin tidak puas publik terhadap kinerja Prabowo semakin turun elektabilitasnya," katanya.
Jamiluddin menilai kondisi itu menjadi lampu kuning bagi Prabowo apabila berkeinginan kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.
Menurutnya, apabila tren penurunan elektabilitas terus berlanjut hingga mendekati pemungutan suara, peluang Prabowo untuk kembali memenangkan Pilpres akan semakin kecil.
Yang menarik, lanjut Jamiluddin, suara Prabowo justru bergeser kepada Dedi Mulyadi yang juga merupakan kader Partai Gerindra.
"Dedi yang hanya memimpin Jawa Barat mampu menyalip elektabilitas Prabowo,” ujarnya.
Ia bahkan memperkirakan elektabilitas Dedi masih berpotensi meningkat apabila tetap konsisten membangun infrastruktur hingga ke pedesaan serta menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Sebaliknya, Jamiluddin mengingatkan elektabilitas Prabowo dapat terus merosot apabila pemerintah gagal memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
"Bila hal itu terus terjadi hingga mendekati 2029, maka peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2029 relatif tertutup,” katanya.
Karena itu, Jamiluddin menyarankan Prabowo segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama dengan membenahi sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Ia juga mendorong Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran menteri yang membidangi ketiga sektor tersebut.
"Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut. Tanpa keberanian mengganti para menteri di tiga bidang itu, tampaknya sulit bagi Prabowo untuk memulihkan ekonomi, politik, dan hukum,” ujarnya.
Menurut Jamiluddin, pergantian menteri diharapkan dapat mempercepat pemulihan kinerja pemerintah sekaligus mengembalikan tingkat kepuasan publik, sehingga elektabilitas Prabowo dapat kembali meningkat menjelang Pilpres 2029.
“Pilihan tersebut memang teramat sulit, tapi hal itu tampaknya harus diambil bila Prabowo memang ingin mendongkrak kembali elektabilitasnya,” pungkasnya.
