Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman. (Foto: Dok PKS)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memperkuat dukungan terhadap program peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel).
Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui penyesuaian anggaran pelatihan, penambahan kapasitas kelas, percepatan pembangunan gedung pusat pelatihan kerja daerah (PPKD), hingga pemanfaatan energi surya pada fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, dalam rapat Komisi B bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) DKI Jakarta, saat membahas rencana program dan penganggaran tahun 2027.
Ade menyoroti alokasi anggaran PPKD Jakarta Selatan yang masih lebih rendah dibandingkan sejumlah PPKD di wilayah lain. Menurutnya, pengalokasian anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah, termasuk jumlah penduduk yang relatif setara.
“Dalam rapat sebelumnya saya sudah menyampaikan agar alokasi anggaran PPKD Jakarta Selatan dapat disetarakan dengan wilayah yang memiliki populasi relatif setara, seperti Jakarta Barat atau Jakarta Timur. Saya berharap dalam perencanaan 2027 ini ada penambahan sehingga minimal dapat menyamai salah satu wilayah tersebut," katanya, Kamis, 30 Juli 2026.
Menurut Ade, peningkatan anggaran bukan sekadar persoalan pemerataan, tetapi harus dilihat sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Ia juga menerima informasi mengenai panjangnya antrean masyarakat yang ingin mengikuti kelas reguler di PPKD Jakarta Selatan untuk sejumlah kompetensi. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelatihan kerja cukup tinggi dan perlu direspons dengan peningkatan kapasitas.
“Kalau antreannya sudah panjang, berarti kebutuhan masyarakat memang tinggi. Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan justru harus menunggu terlalu lama. Karena itu, jumlah angkatan kelas reguler di PPKD Jakarta Selatan perlu ditambah pada 2027," sambungnya.
Selain kompetensi yang sudah berjalan, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga mendorong agar PPKD responsif terhadap kebutuhan kompetensi baru yang memiliki prospek di pasar kerja, termasuk bidang data analyst.
Menurutnya, pelatihan kerja tidak boleh hanya mempertahankan pola yang sama setiap tahun. Jenis pelatihan harus terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan transformasi ekonomi digital.
Legislator yang bermarkas di Kebon Sirih itu juga kembali mempertanyakan rencana pembangunan Gedung PPKD Jakarta Selatan di Buncit Raya yang hingga kini belum terealisasi setelah mengalami penundaan selama beberapa tahun.
Ia mendorong agar pembangunan fasilitas tersebut mulai dimasukkan dalam perencanaan kegiatan tahun 2027, terlebih apabila rencana pembiayaan melalui skema obligasi daerah dapat direalisasikan.
“Gedung PPKD Jakarta Selatan di Buncit Raya sudah tertunda bertahun-tahun. Kalau skema obligasi jadi dilakukan, saya kira fasilitas ini layak menjadi salah satu prioritas pendanaan. Ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun fasilitas yang menghasilkan tenaga kerja kompeten dan bersertifikasi," ungkapnya.
Dia menilai pembangunan fasilitas pelatihan yang memadai akan memperbesar kapasitas PPKD dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional.
Dengan kapasitas yang semakin besar, ia berharap semakin banyak warga Jakarta yang dapat memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga pada akhirnya ikut berkontribusi menekan angka pengangguran.
“Kita harus melihat pembangunan PPKD sebagai investasi SDM. Gedungnya boleh berupa aset fisik, tetapi output yang kita harapkan adalah manusia yang memiliki kompetensi, sertifikasi, produktif, dan mampu masuk ke pasar kerja,” pungkasnya.
