Berita

Founder lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio. (Foto: istimewa)

Politik

Tak Mau Disebut Londo Ireng, Hensa Kelakar Pensiun Jadi Pengamat Politik

RABU, 29 JULI 2026 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Founder lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio berencana pensiun sebagai pengamat dan beralih menjadi komika politik agar tidak masuk dalam kategori "londo ireng" seperti yang disinggung Presiden Prabowo Subianto.

“Saya jadi Komika Politik aja, jangan disebut Pengamat lagi, supaya tidak termasuk dalam kategori ‘itu’, setuju ya @pandji @davidnurbianto @FahmiAgustian @NOTASLIMBOY?” kelakar Hensa melalui akun X miliknya, Rabu, 29 Juli 2026.

Pernyataan Hensa tersebut merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 Juli 2026.


Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah tidak antikritik. Namun, ia menilai terdapat pihak-pihak di Indonesia yang lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain.

Prabowo kemudian menyebut “londo ireng” masih ada hingga sekarang dengan mengenakan “baju” yang berbeda. Dalam bagian tersebut, ia menyinggung wartawan, jurnalis, pengamat, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis.

Hensa mengaku memahami bahwa terdapat unsur kelakar dalam pernyataan Prabowo tersebut. Karena itu, ia memilih menanggapinya dengan gaya serupa, yakni melalui candaan dengan menyebut dirinya sebagai komika politik.

“Saya paham ada unsur bercandanya dalam selorohan Presiden. Makanya saya respons juga dengan bercanda, sekalian saja mengaku sebagai komika politik. Cuma, namanya juga candaan Presiden, tetap saja bisa membuat pengamat seperti saya sedikit deg-degan,” kata Hensa.

Menurutnya, respons tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap Presiden. Ia hanya ingin menyampaikan sentilan ringan mengenai posisi pengamat yang bertugas memantau, mengkritik, dan memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan meminta tidak lagi disebut pengamat, Hensa menyentil anggapan bahwa suara kritis dapat dengan mudah dicurigai sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan asing.

“Kalau pengamat yang tugasnya mengamati kemudian dianggap sebagai ‘londo ireng’, ya lebih aman saya menjadi komika politik saja. Kalau melontarkan kritik, nanti bisa dibilang sedang bercanda. Padahal, kritik dan pengawasan itu diperlukan agar pemerintah tetap berjalan pada jalur yang benar,” ujar Hensa.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya