Purbaya Dorong Modernisasi DJPb: Tata Kelola Keuangan Tak Cukup Sekadar Administratif

Kementerian Keuangan mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) sebagai langkah antisipasi terhadap beragam risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan perekonomian nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya kemampuan mendeteksi gejolak ekonomi sejak awal. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama agar tata kelola keuangan negara tetap fleksibel dan adaptif di tengah tingginya ketidakpastian global.

"DJPb diharapkan terus mengembangkan sistem early warning untuk memantau kondisi ekonomi dan keuangan, sehingga mampu memberikan respons cepat terhadap potensi risiko," kata Purbaya saat menghadiri Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb Tahun 2026 di Jakarta, Selasa 28 Juli 2026. 

Purbaya menggarisbawahi bahwa fungsi pengelolaan anggaran negara saat ini tidak lagi sebatas urusan administratif semata. Lebih dari itu, instrumen perbendaharaan dituntut untuk bergerak lebih responsif terhadap dinamika ekonomi yang bergerak cepat.

Atas dasar tersebut, restrukturisasi dan penataan di tubuh DJPb difokuskan pada pemangkasan efisiensi birokrasi, percepatan alur kerja, hingga peningkatkan kejelasan pembagian peran serta tanggung jawab di setiap lini perbendaharaan.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal wajib dibarengi dengan integritas tinggi, kedisiplinan, serta kepatuhan penuh terhadap aturan hukum.

"Inovasi dalam pengelolaan keuangan negara harus selalu ditopang oleh pengetahuan, kemampuan, dan komitmen yang kuat," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya dokumentasi rekam jejak dan pengalaman DJPb dalam mengelola arus kas negara selama melewati berbagai krisis. Pengalaman institusional tersebut dinilai sangat berharga untuk dijadikan pijakan referensi dalam merumuskan strategi menghadapi tantangan masa depan.

Melalui modernisasi organisasi secara menyeluruh, kapasitas DJPb diharapkan makin tangguh dalam menopang stabilitas fiskal sekaligus mengawal keberlanjutan agenda pembangunan nasional.

"DJPb diharapkan semakin siap menjadi institusi modern yang mampu menjawab kebutuhan negara, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung pembangunan menuju Indonesia Maju," tutur Purbaya.