Bank Indonesia (BI). (Foto: istimewa)
Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai seharusnya tidak berhenti pada isu pergantian figur semata. Momentum ini justru perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kebijakan moneter BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia, Hizkia Yosias Polimpung, berpandangan bahwa fokus utama saat ini bukan pada dinamika politik di balik pergantian pucuk pimpinan BI, melainkan pada pembenahan mekanisme transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif menjangkau sektor riil dan menopang pertumbuhan ekonomi.
"Selama Perry memimpin, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia bekerja?" ujar Hizkia lewat keterangan resminya, Selasa, 28 Juli 2026.
Hizkia menilai kelas menengah urban kini berada dalam posisi yang semakin terhimpit. Kelompok yang menopang sekitar 81 persen konsumsi rumah tangga dan menyumbang 55 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) itu, menurutnya, menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus.
Dari sisi moneter, setiap kenaikan suku bunga acuan BI (BI Rate) berdampak langsung pada meningkatnya beban cicilan kredit, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, hingga layanan buy now pay later (BNPL). Sementara itu, pendapatan masyarakat kelas menengah dinilai tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah yang berorientasi pada bantuan sosial lebih banyak menyasar kelompok berpendapatan rendah. Akibatnya, kelas menengah berada dalam posisi serba sulit karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, namun juga tidak memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi kenaikan biaya hidup di kawasan perkotaan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tercermin dalam berbagai indikator ekonomi. Dalam periode 2019 hingga 2023, lebih dari 9 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah. Pada saat yang sama, saldo tabungan masyarakat dengan simpanan di bawah Rp100 juta menyusut sekitar 40 persen dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, proporsi pengeluaran kelas menengah untuk kebutuhan pangan meningkat dari 36,6 persen menjadi 41,3 persen, yang disebut Hizkia sebagai "kemiskinan yang tersamar di balik stabilitas."
Hizkia berpandangan, persoalan utama bukan terletak pada figur Perry Warjiyo, melainkan pada asumsi dasar transmisi kebijakan moneter yang dinilai belum berjalan efektif. Ia mencontohkan penyaluran likuiditas sebesar Rp424,7 triliun melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dibangun dengan asumsi bahwa tambahan likuiditas di perbankan akan mengalir menjadi kredit bagi UMKM, mendorong daya beli, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Namun, menurutnya, realisasi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026, kredit UMKM hanya tumbuh 0,60 persen secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 12,6 persen.
Bahkan, kredit untuk segmen usaha kecil masih mengalami kontraksi. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa tambahan likuiditas belum sepenuhnya mengalir ke sektor produktif yang menjadi sasaran kebijakan.
"Yang melonjak justru kredit ke BUMN sebesar 30% dan dana yang parkir di SRBI-kini Rp 957 triliun, dengan 70% dipegang perbankan sendiri. Likuiditas ada, tapi tersaring habis sebelum menyentuh kelas menengah," kata Hizkia.
Ia menegaskan bahwa pergantian gubernur hanya akan bermakna jika disertai pergantian kerangka analitik. Selama calon pengganti Perry masih berpegang pada ortodoksi yang sama-inflation targeting, kurva Phillips, dan pendekatan market-first-kelas menengah akan terus menanggung biaya kebijakan yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi mereka.
"Pertanyaannya bukan siapa penggantinya, tapi apakah ia berani mempersoalkan asumsi yang selama ini dipakai," tegasnya.
