Berita

Perry Warjiyo. (Foto: Istimewa)

Politik

PDIP Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Pasar Usai Perry Warjiyo Mundur

SELASA, 28 JULI 2026 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah memicu reaksi negatif di pasar yang harus segera direspons pemerintah guna memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan independensi Bank Indonesia merupakan amanat reformasi yang lahir pascakrisis ekonomi pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Karena itu, menurutnya, independensi bank sentral harus tetap dijaga.

"Reformasi melahirkan Bank Indonesia yang independen. Independensi inilah yang harus dijaga,” ujarnya kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.


Hasto menilai pasar telah memberikan sinyal yang jelas atas mundurnya Perry Warjiyo. 

Menurutnya, meningkatnya ketidakpastian tercermin dari respons negatif pelaku pasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah maupun DPR RI.

"Kalau kita melihat reaksi pasar, ternyata mundurnya Gubernur Bank Indonesia itu kan direspons negatif. Ketidakpastian dianggap makin tinggi, kemudian pasar juga bereaksi negatif. Ini adalah instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk oleh DPR,” katanya.

Ia menyebut reaksi pasar merupakan indikator yang paling jujur dalam menilai kondisi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah didorong untuk segera mengambil langkah konkret guna mengembalikan optimisme dunia usaha.

PDIP, lanjut Hasto, berharap pemerintah mampu menjawab kekhawatiran pasar dengan menghadirkan kepastian arah pembangunan ekonomi dan politik yang saling mendukung, disertai penegakan supremasi hukum dan terciptanya persaingan usaha yang adil.

"Maka PDI Perjuangan mendorong agar dampak dari reaksi negatif itu cepat direspons oleh pemerintah, sehingga muncul suatu rasa percaya bahwa arah pembangunan ekonomi dan politik kita itu memang saling berkomplemen satu sama lain,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya