Gedung Bank Indonesia (BI). (Foto: RMOL)
Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi kepemimpinan di bank sentral.
Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza, pergantian kepemimpinan ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat independensi BI serta meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global.
"Transisi ini harus melahirkan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI yang lebih berani dan independen. Kita harus mengembalikan peran dan fungsi Bank Indonesia murni sesuai amanat Undang-Undang BI. Tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bukan dijadikan back-up atau instrumen talangan untuk membiayai defisit anggaran," ujar Handi lewat keterangan resminya, Selasa, 28 Juli 2026.
Ia menilai, dalam beberapa waktu terakhir terdapat kecenderungan bank sentral dibebani peran pembiayaan fiskal yang melampaui fungsi idealnya. Karena itu, kepemimpinan baru di BI diharapkan mampu mengembalikan fokus bank sentral pada mandat utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah.
Handi juga mengingatkan bahwa tantangan makroekonomi ke depan akan semakin kompleks, terutama akibat dinamika kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Oleh sebab itu, BI dituntut menghadirkan kebijakan moneter yang adaptif, lincah (agile), dan responsif terhadap perubahan situasi.
"BI tidak boleh kaku atau sekadar pasif mengekor kebijakan global. Perlu strategi yang matang dan respons moneter yang cepat untuk menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak eksternal. Namun, kebijakan tersebut juga harus tetap selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional agar tidak mengorbankan sektor riil maupun momentum pertumbuhan domestik," jelasnya.
Selain itu, Handi mendorong pemerintah untuk memperkuat disiplin fiskal melalui pengelolaan utang dan belanja negara yang lebih pruden. Menurutnya, kepercayaan pasar hanya dapat dijaga apabila terdapat bauran kebijakan fiskal dan moneter (policy mix) yang kredibel, seimbang, dan saling mendukung.
Sebagai langkah konkret, Bidang Ekuin DPP PKS merekomendasikan agar BI memperkuat koordinasi strategis dengan pemerintah dalam mengamankan devisa hasil ekspor (DHE).
Menurut Handi, BI perlu mengoptimalkan perannya dalam mengatur, mengawasi, dan menyediakan instrumen penempatan DHE, termasuk DHE sumber daya alam (SDA), melalui instrumen seperti surat utang negara maupun surat berharga syariah negara (SBSN) berdenominasi valuta asing di pasar perdana domestik.
"Menjaga rupiah tidak bisa hanya bertumpu pada intervensi pasar oleh BI. Harus ada koordinasi yang proaktif dengan pemerintah untuk memastikan devisa hasil ekspor benar-benar masuk dan menetap di dalam sistem keuangan domestik. Kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter yang kuat akan menjadi jangkar utama stabilitas makroekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," pungkas Handi.
