Berita

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Foto: RMOL)

Publika

Gubernur BI pun Ikut Mundur, Ada Apa Ini Guru?

SELASA, 28 JULI 2026 | 06:15 WIB

TUMBEN, negeri tak kenal budaya mundur, tiba-tiba terjadi. Biasanya sih budaya korupsi. Ini malah muncul budaya mundur, ada apa ini guru? 

Babak pertama, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mundur dengan alasan sakit jantung. Belum sempat netizen selesai meracik teori konspirasi rasa kopi susu, muncul babak kedua. Hotman Paris mundur sebagai pengacara Febrie Adriansyah karena saraf kejepit. Baru rakyat mulai tenang, eh... babak ketiga lebih mengejutkan. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ikut angkat tangan.

Ada apa ini, Guru?


Senin, 27 Juli 2026, Perry resmi mengundurkan diri. Suratnya sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo sehari sebelumnya dan diterima dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kabar itu di Gedung BI, Jakarta. 

Untuk sementara, tongkat komando diserahkan kepada Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI. Penjelasannya singkat, alasannya bersifat pribadi.

Kalimat "alasan pribadi" di Indonesia memang sakti. Ia seperti bumbu penyedap serbaguna. Dipakai di mana saja masuk. Mau mundur, cocok. Mau pindah jabatan, cocok. Mau menghilang dari grup WA keluarga, juga cocok.

Padahal kalau bicara rekam jejak, Perry bukan orang yang datang dari langit naik helikopter. Ia lahir dari keluarga petani sederhana di Sukoharjo, anak keenam dari sembilan bersaudara. Dari lumpur sawah, ia menembus gedung bank sentral.

Sejak 24 Mei 2018 ia memimpin Bank Indonesia. Tahun 2023 diperpanjang lagi. Hampir delapan tahun memegang kemudi bank sentral, bahkan menjadi gubernur BI pertama di era reformasi yang menjabat dua periode.

Prestasinya juga panjang. QRIS berkembang menjadi sistem pembayaran digital kebanggaan Indonesia hingga merambah transaksi lintas negara. 

Saat pandemi Covid-19 mengguncang ekonomi, BI di bawah kepemimpinannya menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ia juga mendorong ekonomi syariah berkembang lebih luas.

Deretan penghargaan pun menghampiri. Governor of the Year Asia Pasifik, Best Central Bank of the Year, Best Macroeconomic Regulator Asia Pacific, Best Asset Owner Southeast Asia, Anugerah Hamengku Buwono IX, hingga Bintang Mahaputera Utama yang diberikan Presiden Prabowo pada Agustus 2025.

Namun di negeri +62, piala sering kalah heboh dibanding kurs dolar.

Sejak Mei hingga Juni 2026, tekanan agar Perry mundur semakin keras. Rupiah sempat melemah hingga menembus Rp17.600 bahkan mendekati Rp18.200 per dolar AS. Anggota Komisi XI DPR dari PAN, Primus Yustisio, menyarankan Perry bersikap gentleman dengan mundur. Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, juga berkali-kali menilai BI gagal menjaga stabilitas nilai tukar.

Sementara Perry berkukuh, tugas BI bukan mengunci kurs di angka tertentu, melainkan menjaga agar gejolak rupiah tetap terkendali karena banyak dipengaruhi faktor global maupun domestik.

Lalu muncul pula nama Thomas A.M. Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, yang sejak Februari 2026 menjabat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung. Tapi jangan salah sambung kabel. Thomas bukan Deputi Gubernur Senior. Jabatan pelaksana tugas tetap dipegang Destry Damayanti.

Yang bikin warung kopi garuk kepala bukan sekadar siapa yang menggantikan. Yang bikin penasaran, kenapa republik ini mendadak seperti lomba estafet pengunduran diri?

Semoga saja yang ikut mundur nanti cuma antrean koruptor menuju penjara. Kalau mundur terus pejabat-pejabat penting, sementara harga kebutuhan pokok tetap maju tanpa rem, rakyat cuma bisa menghela napas sambil bertanya, "Ada apa ini, Guru?"

"Bang, pejabat pengkhianat rakyat tak bisakah disuruh mundur. Gedek bangat nengoknya."

"Mestinya mundur, wak. Mereka yang membuat survei Prabowo anjlok." Ups

Rosadi Jamani
Mantan Wartawan

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya