Menkeu Purbaya Akui Sulit Tambah Belanja Kementerian, Lembaga dan Daerah

Harapan pemerintah menambah belanja untuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah terancam buyar. Penyebabnya, harga minyak mentah dunia kembali melonjak hingga menyentuh level 100 Dolar AS per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui lonjakan harga minyak membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Padahal, ketika harga minyak sempat turun, pemerintah melihat peluang untuk memperbesar belanja negara.

"Tadinya kan gini, ketika harga minyak turun, saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja, daerah dan lain-lain ya, termasuk kementerian/lembaga. Artinya sekarang, kalau balik lagi (harga minyak) ke sedia, ruangnya semakin terbatas aja," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu, 25 Juli 2026.

Meski begitu, Purbaya memastikan kondisi tersebut belum mengganggu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan itu dengan menetapkan asumsi harga minyak di kisaran 100 Dolar AS per barel.

"Berarti kan balik seperti sebelumnya, kan kita asumsikan kan 100 Dolar AS. Berarti keadaan ini bukan hal yang baru untuk kita. Jadi bisa kita adjust lagi nanti anggarannya seperti sebelumnya, jadi enggak kaget lah," jelasnya.

Di pasar global, harga minyak Brent sempat melonjak sekitar 7 persen dan ditutup di atas level 100 Dolar AS per barel pada Kamis (23/7). Ini menjadi kali pertama Brent kembali menembus level tersebut sejak Mei 2026.

Pada perdagangan Jumat kemarin, Brent memang terkoreksi 0,72 persen menjadi 99,97 Dolar AS per barel. Namun, secara mingguan masih mencatat potensi kenaikan sekitar 13,5 persen.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 0,76 persen ke level 91,49 Dolar AS per barel. Meski melemah, WTI masih berada di jalur penguatan mingguan sekitar 10,9 persen.

Reli harga minyak dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan jalur pelayaran Bab el-Mandeb, salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan juga memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan meminta Iran bertanggung jawab atas setiap serangan lanjutan.