Sekjen DPP PDIO Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan etika politik yang membangun peradaban bangsa (politik yang membangun peradaban).
Pesan itu merupakan bagian dari refleksi dan amanat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam memperingati 30 tahun tragedi kemanusiaan dan demokrasi 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu pihaknya berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan tanah air senantiasa menjunjung tinggi nilai peradaban.
Sesuai arahan Megawati, Hasto menekankan bahwa penyampaian kritik di ruang publik harus ditujukan langsung pada substansi kebijakan pemerintah (kebijakan), bukan mengarah pada serangan personal demi mendiskreditkan figur tertentu (tidak boleh ada pendiskreditan terhadap orang per orang).
"Dari pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka PDI Perjuangan juga akan mendorong agar politik yang membangun peradaban itu dikedepankan. Bahwa kritik harus dikedepankan berkaitan dengan kebijakan, tidak boleh ada pendiskreditan terhadap orang per orang. Tetapi yang diberikan sebagai kritik adalah sekali lagi kebijakan agar watak dari kekuasaan betul-betul sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita," kata Hasto kepada wartawan seusai menghadiri pembukaan pameran sejarah dan arsip foto bertajuk ‘Meretas Jalan Demokrasi’ di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juli 2026.
Hasto menambahkan, iklim politik nasional harus dijauhkan dari segala bentuk fitnah, ujaran kebencian, serta upaya saling menjatuhkan martabat pribadi antaraktor politik.
Ia memaparkan bahwa peristiwa kelam Kudatuli memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia bahwa watak kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan hidup.
Demokrasi harus senantiasa diterangi oleh nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
"Bahwa demokrasi memerlukan pers yang bebas, memerlukan kekuatan masyarakat sipil, memerlukan suatu pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih," kata Hasto.
Demokrasi yang sehat, lanjut Hasto, adalah ruang di mana rakyat secara merdeka dan tanpa rasa takut dapat menyalurkan seluruh kehendaknya untuk berkumpul, berserikat, serta menyampaikan aspirasi mereka.
Mengingat peristiwa Kudatuli 30 tahun silam, Hasto menyoroti adanya penggunaan narasi politik kambing hitam (scapegoating) oleh rezim penguasa saat itu.
Kelompok-kelompok kritis, mahasiswa, dan intelektual secara sepihak dituduh melakukan tindakan subversi serta makar, padahal mereka hanya menyuarakan tuntutan keadilan sosial bagi rakyat.
Guna menjaga memori kolektif bangsa agar tragedi kekerasan serupa tidak terulang kembali, PDIP mengusung tema besar (tagline) ‘Kami Tidak Pernah Lupa’ pada peringatan 30 tahun peristiwa kemanusiaan ini.
"Kami berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya," tandas Hasto.
Sekadar informasi, Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) adalah insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Tragedi ini dipicu oleh perebutan kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung oleh pemerintah Orde Baru.
Penyerbuan markas pendukung Megawati oleh massa pro-Soerjadi dan aparat memicu kerusuhan massal. Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.
