Jelang Muktamar NU, Savic Ali: Relasi NU dan Negara Jangan Terus Dihindari

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali mengusulkan agar Muktamar NU ke-35 membahas secara terbuka relasi NU dengan negara. Menurutnya, isu tersebut selama ini ramai diperbincangkan warga nahdliyin, tetapi justru cenderung dihindari dalam forum resmi organisasi.

Pernyataan itu disampaikan Savic dalam Halaqah Pra Muktamar NU ke-35 bertajuk Masa Depan Nahdlatul Ulama: Kepemimpinan Abad Kedua di Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Juli 2026.

Savic mengatakan, mundurnya jadwal Muktamar hingga akhir Agustus seharusnya dimanfaatkan tim materi untuk memperkaya substansi pembahasan, termasuk isu-isu kebangsaan yang menjadi perhatian masyarakat.

"Saya sempat menyampaikan agar tim materi menjangkau isu-isu yang masih menjadi kegelisahan masyarakat, isu kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan," ujarnya.

Menurut Savic, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah relasi NU dengan negara.

"Ada satu isu yang saya kira sangat penting, selalu muncul di media sosial, soal relasi NU dan negara, tetapi belum pernah diobrolkan sepanjang ini atau punya kecenderungan dihindari," katanya.

Ia mengakui berkembang anggapan bahwa pembahasan isu tersebut kerap dihindari karena muncul persepsi PBNU terlalu dekat dengan pemerintah. Namun, menurut Savic, organisasi sebesar NU justru harus membuka ruang bagi seluruh pandangan.

"Bagi saya, gagasan apa pun harus diakomodasi. Itu bagian yang membuat NU bisa bertahan sampai hari ini karena semua gagasan didengarkan, dipahami perspektifnya," tegasnya.

Savic berharap hasil Halaqah Pra Muktamar dapat menjadi masukan resmi bagi tim penyusun materi Muktamar NU ke-35 sehingga berbagai persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat tidak luput dari pembahasan.