Berita

Ilustrasi. (AI)

Publika

Kepolisian Vs Kejaksaan: Ketika Republik Menjadi Rimba

MINGGU, 19 JULI 2026 | 02:15 WIB | OLEH: ADHIE M. MASSARDI*

MENYAKSIKAN perseteruan segitiga antara Polri (lewat Kortas Tipidkor), Kejaksaan Agung (dalam lingkaran perkara hukum), dan TNI (sebagai tameng proteksi fisik), semua instrumen penguasaan ilmu modern mendadak kehilangan relevansinya.

Itu sebabnya media massa -- dalam segala bentuknya -- dan media sosial dengan seluruh variannya -- termasuk podcast yang menghadirkan akademisi dan para ahli berbagai disiplin ilmu -- meskipun terdengar nyaring tetapi terasa garing. Menyedihkan.

Kenapa semua ulasan itu menjadi sangat membosankan?


Berikut adalah alasan mengapa ilmu politik, hukum, dan etika gagal menjelaskan peristiwa yang ganjil ini, dan mengapa konsep fabel -- kisah yang menggunakan hewan sebagai tokohnya -- adalah kejujuran radikal yang kita butuhkan:

Ilmu Hukum dan Politik Menjadi Impoten

- Ilmu Hukum Mengasumsikan Kepatuhan: Hukum dan juga hukum tata negara mengandaikan semua lembaga bergerak dalam koridor konstitusi dan checks and balances. Namun, ketika satu lembaga menguntit lembaga lain, dan tentara bersenjata dikerahkan untuk menjaga jaksa dari intaian polisi, pasal hukum tertulis berubah menjadi kertas kosong yang tidak berarti.
- Ilmu Politik Mengasumsikan Ideologi: Ilmu politik menganalisis konflik berdasarkan perbedaan visi, kebijakan, atau representasi rakyat. Perseteruan di internal aparat saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi kebangsaan, melainkan murni manifestasi dari gesekan instingtif pertahanan teritori kekuasaan.

- Etika Kekuasaan Mengasumsikan Rasa Malu: Etika menuntut adanya kesadaran moral atas dampak publik. Ketika konflik ini dipertontonkan secara vulgar tanpa memedulikan runtuhnya public trust, etika kekuasaan sudah mati.

Antropomorfisme: Menelanjangi "Bahasa Insting"

Ketika teori sosial gagal, pendekatan fabel dengan metode antropomorfisme bekerja dengan sangat akurat karena menangkap hakikat terdalam dari konflik ini: dorongan insting kehewanan.
Jika dituangkan ke dalam naskah fabel yang tajam, peta konflik tersebut dapat dipersonifikasikan sebagai berikut:

- Sang Buaya (Polri): Bergerak secara senyap dari bawah air dengan rahang Kortas Tipikor yang baru dibentuk, mengintai target-target besar di daratan demi menegaskan kembali dominasi teritorinya sebagai predator puncak hukum.

- Sang Harimau (Kejaksaan): Mengandalkan cakar taring penuntutan, mengaum keras menunjukkan tumpukan hasil buruannya, namun mendadak defensif ketika wilayah internalnya mulai diendus oleh pemangsa lain.

- Sang Gajah (TNI): Raksasa yang semula diam di batas hutan, tiba-tiba masuk ke tengah arena persaingan sipil. Ia tidak sedang berburu, melainkan memasang badan menghalangi terkaman sang buaya karena merasa ada kesepakatan-kesepakatan lama di dalam hutan yang mulai diganggu.

Absurditas yang Menjadi Sederhana

Fabel memotong semua retorika diplomatis berupa "sinergitas", "koordinasi", atau "kesalahpahaman oknum" yang sering diucapkan di depan kamera. Melalui pendekatan fabel, masyarakat langsung paham bahwa:
- Ini bukan tentang penegakan keadilan demi rakyat, melainkan tentang siapa yang berhak menguasai wilayah buruan.
- Hukum di tangan mereka tidak lagi berfungsi sebagai panduan moral transenden, melainkan alat gertak antar-predator.

Ketika Republik Menjadi Sahara

Di dalam rimba asli (seperti dalam kisah The Lion King), predator memang saling bersaing, tetapi persaingan mereka dikunci oleh insting batas kebutuhan perut. Harimau tidak akan menghabisi seluruh rusa di hutan hanya karena ia bisa melakukannya. Hukum transenden menjaga mereka tetap seimbang.

Namun, di dalam "Fabel Republik" ini, fungsi penyeimbang itu telah dihancurkan oleh keserakahan manusia. Akibatnya, kita mendapatkan sebuah anomali yang sangat mengerikan:
1. Kematian Fungsi Unsur Ekosistem
- Predator yang Menimbun Mangsa: Sang Buaya, Harimau, dan Gajah tidak lagi berburu untuk sekadar bertahan hidup, melainkan mengumpulkan bangkai (materi dan kuasa) tanpa batas.
- Padang Rumput yang Mati (Rakyat): Ketika para pemangsa puncak ini sibuk saling cakar, mereka menginjak-injak rumput dan merusak sumber air. Rakyat bukan lagi sekadar penonton, melainkan ekosistem yang perlahan-lahan mati kehabisan napas karena habitat hidupnya dihancurkan oleh ego para pelindungnya. Maka Rimba Republik akan berubah menjadi sahara?"gurun panas yang mematikan harapan rakyat.

2. Ketiadaan Penjaga Rimba (The Ultimate Warden)
- Dalam fabel klasik, selalu ada figur "Kakek Penjaga Hutan" atau "Singa Alpa" (seperti Mufasa) yang memiliki otoritas mutlak untuk melerai pertikaian dan mengembalikan ketertiban.
- Maka dalam fabel republik, harus ada yang lekas menyadarkan Simba bahwa ia sudah mendapat kepercayaan (trust) untuk menjadi real The Lion King yang dengan seluruh kekuatan moralnya meredam ambisi para predator itu dan untuk kembali menjaga ekosistem kehidupan di Negara Pancasila.

Ingat, jika di rimba sejati kebuasan hewan melahirkan keseimbangan kehidupan, di rimba kekuasaan kebuasan manusia justru melahirkan pembusukan peradaban. 

Kita tidak sedang menuju tatanan hukum yang maju, melainkan sedang menyaksikan kemunduran evolusi: di mana manusia-manusia berseragam melepaskan akal budinya, kembali ke insting purba, dan perlahan-lahan mengubah republik ini menjadi sepetak tanah tandus yang dikuasai oleh rasa takut.

*Penulis adalah perumus dan peramu peradaban.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya