Berita

Presiden Republik Indonesia Prabowo bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Rosan Roeslani dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat launching Peluncuran B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026. (Foto: Dok. Pertamina)

Bisnis

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

KAMIS, 09 JULI 2026 | 21:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah resmi meluncurkan program mandatori Biodiesel B50 sebagai langkah memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi B50 bukan sekadar meningkatkan kadar campuran biodiesel pada bahan bakar solar, tetapi menjadi tonggak transformasi energi nasional berbasis sumber daya domestik.

"Launching program Mandatori B50 bukan sekadar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah yang menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional," kata Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan program B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026.


Menurut Bahlil, sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan biodiesel berbasis sawit sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

"B50 bukan sekadar energi baru, tetapi bagian dari transformasi energi yang mengoptimalkan potensi Indonesia demi memperkuat ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa," ujarnya.

Kementerian ESDM mencatat, implementasi B50 diproyeksikan mampu meningkatkan penghematan devisa dari Rp133,3 triliun pada program B40 menjadi sekitar Rp170 triliun. Nilai tambah industri sawit juga diperkirakan naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

Selain itu, program ini diperkirakan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja dengan kebutuhan biodiesel mencapai 16,7-18 juta kiloliter atau setara 15,2-16,3 juta ton CPO.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton, lebih tinggi dibandingkan B40 yang mencapai 39,66 juta ton.

Bahlil memastikan implementasi B50 telah siap dari sisi teknis. Kementerian ESDM telah melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kereta api, kapal, hingga pembangkit listrik.

"Hasil pengujian menunjukkan B50 memenuhi spesifikasi teknis pemerintah sekaligus standar yang dipersyaratkan para pabrikan kendaraan," jelasnya.

Pengujian juga dilakukan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya Kutai Timur, Semarang, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Kapal Geomarin ESDM di Cirebon, hingga Instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi bangsa.

"Kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi mengalir keluar tanpa memberikan nilai tambah bagi bangsa sendiri. Kita harus berani mengolahnya, menguasai teknologinya, membangun industrinya, dan menjadikannya sumber kedaulatan energi," tegas Prabowo.

Program biodiesel nasional sendiri telah berjalan bertahap sejak 2008, dimulai dari B2,5, kemudian meningkat menjadi B10, B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini mencapai B50 sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor BBM, meningkatkan nilai tambah industri sawit, membuka lapangan kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya