Pemuda Muhammadiyah Minta Polri Sikat Koruptor Batu Bara Tanpa Pandang Bulu

Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara mutlak harus berjalan secara profesional, transparan, independen, dan merdeka dari segala bentuk tekanan pihak mana pun.

Prinsip due process of law atau proses hukum yang adil harus menjadi landasan utama bagi institusi kepolisian. Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla guna mendukung langkah Polri yang tengah mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menaruh kepercayaan penuh kepada Polri untuk menangani dugaan korupsi ini. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani berdasarkan hukum, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu," kata Dzulfikar dalam keterangannya, Kamis, 9 Juli 2026.

Dzulfikar mengingatkan, setiap proses penyelidikan dan penyidikan wajib bersandar pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Di saat yang sama, hak-hak pihak yang diduga terlibat tidak boleh diabaikan demi merawat asas praduga tak bersalah.

Meski demikian, Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah maju Polri. Jika penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup, Dzulfikar mendesak agar seluruh pihak yang terlibat diseret ke meja hijau tanpa tebang pilih.

"Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang bulu, namun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan," tegasnya.

Di sisi lain, Polri juga didorong untuk terus mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menangkal spekulasi atau informasi liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai wujud nyata partisipasi sipil, Pemuda Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menyalurkan informasi, laporan, maupun aspirasi masyarakat terkait upaya pemberantasan rasuah.

Lebih lanjut, Dzulfikar mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa untuk mengawal kasus ini secara objektif dan menghindari opini peradilan jalanan (trial by the press).

"Profesionalisme dan integritas dalam penanganan perkara ini bukan hanya soal menyeret pelaku ke meja hijau, tapi juga menjadi bagian dari penguatan reformasi kelembagaan, akuntabilitas aparatur, serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia," tutup Dzulfikar.