Berita

Peluncuran D-8 Halal Expo Indonesia 2026 (Foto: Kemlu RI)

Dunia

Indonesia Dorong D-8 Jadi Kekuatan Baru Ekonomi Halal Global

KAMIS, 09 JULI 2026 | 08:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) 2026 diharapkan mampu memperkuat kerja sama ekonomi halal, rantai nilai halal, serta jejaring bisnis antar-negara anggota Developing 8 Organization for Economic Cooperation atau D-8 (Azerbaijan, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki). 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta saat meluncurkan D-8 HEI di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta, pada Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut Anis, D-8 HEI merupakan langkah nyata pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam. 


“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” ujar Wamenlu.

Mengusung tema “Strengthening D-8 Halal Economy Through International Collaboration”, D-8 HEI 2026 akan menjadi platform utama bagi pelaku bisnis, industri, investor, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai nilai halal D-8 serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global.

Acara tersebut akan berlangsung hingga 12 Juli 2026 dan diharapkan dapat memperkuat kemitraan ekonomi dan mendorong ekspansi kerja sama business-to-business di berbagai sektor, antara lain makanan dan minuman, kecantikan, fashion, obat-obatan, pariwisata, keuangan, serta jasa digital. 

Selain Wamenlu, acara peluncuran juga dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan; Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Aiyub; Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr. Sulistyowati; serta para duta besar negara anggota D-8 di Jakarta.

D-8 Organization for Economic Cooperation atau D-8 dibentuk pada 1997 untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan pembangunan antar-negara anggota. 

Anggota D-8 terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025. Sekretariat D-8 berkedudukan di Istanbul, Turki. 

Sebagai forum kerja sama ekonomi, D-8 memiliki kekuatan kolektif yang besar dengan total populasi sekitar 1,3 miliar jiwa atau 16 persen dari populasi dunia, serta produk domestik bruto gabungan sekitar 5,1 triliun dolar AS.

Keketuaan D-8 dilaksanakan secara bergilir di antara negara anggota. Saat ini, Indonesia memegang Keketuaan D-8 untuk periode 2026-2027. 

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi Ketua D-8 pada periode 2006-2008, yang antara lain menghasilkan penandatanganan Perjanjian D-8 Preferential Trade Agreement atau D-8 PTA di Bali. 

Sejak berlaku pada Juni 2024, D-8 PTA telah dimanfaatkan oleh eksportir nasional dengan nilai ekspor sekitar 36,4 juta dolar AS.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Pemerintah Harus Beri Pendampingan Anak Korban Aksi Main Hakim Sendiri

Rabu, 29 Juli 2026 | 22:15

Polisi Dalami Kematian Sumitro, Diduga Orang Dekat Febrie

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:57

Cerita Manis UMKM dari Sumenep, Dua Dekade Perjuangan dan Berkembang Berkat KUR BRI

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:47

Telkom Gelar Workshop PQC Formulasikan Keamanan Siber Masa Depan

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:44

Ketua Baznas Paparkan Strategi Besar Transformasi Zakat Nasional

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:23

Gempa M 7,1 Lumpuhkan Infrastruktur dan Industri Jepang, Pemadaman Listrik Terjadi

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:17

Pelatihan Militer untuk Sipil Perlu Dihentikan

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:08

DPR dan Kemendagri Sepakat Penyaluran Bansos Pakai NIK

Rabu, 29 Juli 2026 | 20:56

Tio Aliansyah Dilarang Tangani Perkara selama 1,5 Bulan Buntut Kasus Helikopter

Rabu, 29 Juli 2026 | 20:53

Jangan Sampai OAP Hanya jadi Penonton di Tanah Ulayatnya Sendiri

Rabu, 29 Juli 2026 | 20:36

Selengkapnya