Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Dok PSI)
PDIP dinilai belum bisa dibandingkan secara langsung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meski belakangan muncul safari politik Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka yang oleh sebagian pihak dianggap berpotensi menggerus kekuatan partai berlambang banteng tersebut.
Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat menilai PDIP masih menjadi salah satu partai politik terkuat di Indonesia. Menurutnya, selama ajaran Bung Karno tetap dipelihara, PDIP akan terus memiliki akar ideologis dan basis politik yang kokoh.
"PDIP itu salah satu partai yang kuat, bos. Selama ajaran Bung Karno dipelihara, partai ini akan terus ada," ujar Hensat kepada wartawan, Rabu, 8 Juli 2026.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menegaskan, membandingkan PDIP dengan PSI saat ini belum tepat karena keduanya berada pada level politik yang berbeda.
Ia mengibaratkan PDIP sebagai pemenang Pemilu yang berada di puncak klasemen liga utama, sedangkan PSI masih merupakan partai nonparlemen.
"Belum apple to apple membandingkan PDI Perjuangan dengan PSI. PDI Perjuangan pemuncak klasemen, sementara PSI belum keluar dari zona liga dua," katanya.
"Maksudnya, PDI-P pemenang pemilu, PSI itu masih partai nonparlemen. Jadi masih jauh kalau membandingkan PSI dengan PDI Perjuangan," sambung Hensat.
Meski demikian, Hensat mengingatkan bahwa dinamika politik masih sangat mungkin berubah menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, safari politik Jokowi dan Gibran bukan semata terkait hubungan dengan PDIP atau PSI, melainkan bagian dari strategi memperkuat posisi elektoral.
"Peta politik hari ini mungkin akan berubah esok hari atau ke depannya. Namun, nampaknya Jokowi dan Gibran sedang tidak ambil pusing pada posisi mereka dengan Prabowo saat ini, lebih ke memperkuat elektoral saja," ujarnya.
Hensat menilai Jokowi dan Gibran tengah membangun kekuatan melalui pendekatan mikro-politik dengan turun langsung ke masyarakat melalui gaya blusukan yang selama ini menjadi ciri khas Jokowi.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga sekaligus meningkatkan elektabilitas keduanya agar tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional.
"Apa tujuannya? Supaya elektabilitas Gibran dan Jokowi naik, dan Prabowo melihat mereka sebagai kekuatan yang perlu digandeng untuk Pilpres 2029," katanya.
Ia menambahkan, apabila Jokowi dan Gibran tidak lagi dipandang sebagai kekuatan politik yang signifikan, Prabowo berpeluang memilih figur lain sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029.
"Kalau tidak dilihat sebagai kekuatan yang perlu digandeng, Prabowo bisa memilih wakil presiden sesuai yang dia inginkan," ujarnya.
Hensat juga menilai posisi Gibran pada Pilpres 2029 akan menjadi penentu keberlanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi.
"Kalau Gibran tidak dipilih oleh Prabowo untuk mendampingi di 2029, maka era Gibran sebagai politisi yang mampu menghipnotis kecerdasan warga negara Indonesia akan berakhir," tuturnya.
"Nah, ini kan tidak diinginkan oleh Jokowi. Dia ingin Gibran terus bersama Kaesang menembus batas di jajaran elite politisi Indonesia," pungkas Hensat.
