Hasil survei dari IndexMundi Global Surveys belakangan ini memicu perbincangan publik setelah menempatkan Polri dalam posisi tertinggi sebagai institusi yang dipersepsikan paling korup di Asia Tenggara.
Dalam laporan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56.
Namun, rilis data tersebut dinilai memerlukan catatan kritis dari sudut pandang akademis karena basis pengumpulan datanya yang dinilai lemah secara ilmiah.
Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menegaskan bahwa kritik utama bukan tertuju pada objek yang dinilai, melainkan pada validitas metodologi riset tersebut.
"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," ujar Burhanuddin kepada wartawan, Senin 6 Juli 2026.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu menjabarkan, bahwa model pengumpulan data acak di internet tidak mencerminkan realitas populasi yang sebenarnya.
"Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah," lanjutnya.
Secara rinci, Burhanuddin membeberkan beberapa kelemahan mendasar dari sistem yang digunakan IndexMundi Global Surveys.
Poin pertama yang menjadi sorotan ilmiah adalah adanya bias sampel (sampling bias). Partisipan riset ini sangat terbatas hanya pada individu yang memiliki akses internet, melek teknologi, dan memahami bahasa yang digunakan pada situs tersebut.
Kondisi ini mengakibatkan sampel tidak representatif karena tidak dipilih melalui metode acak murni (random sampling) untuk mewakili keseluruhan demografi suatu negara, seperti proporsi usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, ataupun sebaran geografis.
Selain bias sampel, sistem pengumpulan data tersebut juga dinilai sangat rentan terhadap manipulasi atau self-selection bias. Mengingat partisipasinya bersifat sukarela (volunteer), siapa saja yang kebetulan berkunjung ke situs tersebut dapat mengisi instrumen yang disediakan.
"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu," jelas Burhanuddin.
Lebih jauh, ia mengkritik minimnya transparansi data dari pihak IndexMundi, terutama menyangkut apa yang ia sebut sebagai "jumlah sampel gaib".
Burhanuddin mengingatkan bahwa secara akademis, instrumen IndexMundi pada dasarnya hanya merekam dinamika persepsi di ruang digital, bukan potret fakta objektif di lapangan. Atas dasar rentetan kelemahan metodologis tersebut, komunitas ilmiah global umumnya tidak menggunakan data ini sebagai rujukan.
"Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," pungkasnya.
