Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Bisnis

Rencana Prabowo Pangkas BUMN Akhiri Tumpang Tindih Lini Usaha

SENIN, 29 JUNI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Rencana Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 entitas dinilai akan meningkatkan efisiensi sekaligus memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, mengatakan penyederhanaan jumlah BUMN akan menghilangkan tumpang tindih lini usaha yang selama ini terjadi di antara perusahaan-perusahaan milik negara.

"Bisnis BUMN akan lebih efisien karena satu lini bisnis tidak perlu ditangani oleh banyak BUMN yang justru menimbulkan inefisiensi," kata Herry kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Menurut Herry, restrukturisasi tersebut juga akan membuat setiap BUMN memiliki fokus bisnis yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi saling bersaing atau menjalankan bidang usaha yang sama.

Selain meningkatkan efisiensi operasional, penyederhanaan jumlah BUMN juga dinilai akan mempermudah pemegang saham, termasuk Danantara, dalam melakukan pengawasan serta mengambil keputusan strategis.

"Kontrol pemegang saham, seperti Danantara, akan jauh lebih efektif," ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut akan mengembalikan BUMN pada bisnis inti (core business) masing-masing. Selama ini, menurut Herry, masih banyak perusahaan pelat merah yang mengembangkan usaha di luar bidang utamanya.

"BUMN akan fokus pada bisnis intinya, tidak seperti sekarang yang banyak menjalankan bisnis non-core. Misalnya, BUMN pupuk ikut bisnis air minum atau usaha lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN yang selama bertahun-tahun dinilai sarat persoalan dan membebani keuangan negara.

“Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini ya kita sudah tahulah, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” kata Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan BUMN. Ke depan, jumlah entitas tersebut akan terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 250 perusahaan.

“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Gimana Pak Dony? Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ungkapnya.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya