Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)
Langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memilih turun gunung menyokong Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus memantik sorotan tajam. Publik dinilai bakal makin kritis membaca arah manuver mantan penguasa RI-1 tersebut.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai, taji Jokowi tidak akan keluar secara maksimal jika hanya "numpang nama" tanpa memegang kendali penuh di PSI.
"Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum," ujar Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.
Dalam kalkulasi politik praktis, kata Saiful, posisi simbolis semacam itu jelas tidak akan cukup kuat untuk menggebrak dan menggerakkan mesin partai secara signifikan di lapangan.
"Maka wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional," cetusnya.
Lebih lanjut, Saiful melihat langkah turun gunung yang dilakoni Jokowi belakangan ini justru berpotensi memicu mosi tidak percaya di tengah masyarakat, terlebih jika manuver tersebut miskin substansi dan target politik yang jelas.
"Di titik ini, muncul kesan bahwa langkah 'turun gunung' ini setengah hati. Terlalu besar jika hanya untuk peran simbolik, namun juga terlalu kabur jika tidak disertai tujuan politik yang jelas," urai Saiful.
Ia mengingatkan, pemilih hari ini sudah semakin cerdas dan tidak lagi mempan disuapi narasi-narasi normatif. Publik menuntut transparansi arah politik pasca-istana.
"Tanpa itu, setiap langkah politik (Jokowi) akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," tegasnya.
Efek domino dari manuver ini, menurut Saiful, tidak hanya akan menggerus reputasi personal Jokowi semata, melainkan juga bakal merusak preseden dan standar etika politik pasca-kekuasaan di tanah air.
Sebagai figur yang pernah memimpin negara, Jokowi harusnya mampu memberikan impresi yang anggun dan berwibawa saat melepaskan takhta kekuasaan, bukan justru terkesan enggan menjauh dari pusaran instabilitas partai.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran," sindir Saiful.
"Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan: ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkasnya.
