Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. (Foto: Istimewa)
Indonesia dinilai tidak boleh terus menjadi pasar bagi produk halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk menjadi produsen, investor, sekaligus pusat pembiayaan syariah global.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan sudah saatnya Indonesia mengubah cara pandang dalam mengembangkan ekonomi syariah.
“Saatnya Indonesia naik kelas jadi produsen, investor, sekaligus pusat pembiayaan syariah dunia,” ujar Amin kepada wartawan, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurutnya, ekonomi syariah tidak boleh hanya dimaknai sebatas perbankan syariah. Ekosistemnya mencakup industri halal, pangan, obat-obatan, kosmetik, fesyen muslim, wisata ramah muslim, zakat, wakaf, hingga pembiayaan proyek strategis.
“Keberhasilan ekonomi syariah bukan dilihat dari berapa banyak bank syariah atau sertifikat halal yang terbit. Yang penting itu seberapa besar dampaknya mulai dari membuka lapangan kerja, mendongkrak ekspor, menarik investasi, dan membuat ekonomi tumbuh berkualitas,” tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menilai tantangan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar memperbanyak lembaga keuangan syariah, melainkan memastikan pembiayaan tersebut masuk ke sektor riil, seperti hilirisasi industri, manufaktur halal, pertanian modern, energi terbarukan, ekonomi digital, dan UMKM.
Amin juga melihat rencana pembentukan Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII) sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global.
Menurutnya, PFII dapat dikembangkan sebagai pusat penerbitan sukuk internasional, investasi halal, modal ventura syariah, wakaf produktif, hingga pembiayaan hijau berbasis syariah.
“PFII jangan hanya menjadi tempat transaksi keuangan biasa. PFII harus punya identitas kuat sebagai pusat keuangan syariah modern yang menyatu dengan industri halal nasional,” tegasnya.
Ia mengingatkan keberhasilan PFII tidak cukup hanya mengandalkan insentif pajak atau pembangunan infrastruktur. Kepastian hukum, tata kelola transparan, kedalaman pasar keuangan, standar syariah yang sesuai dengan dunia internasional, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu.
“Kalau PFII berhasil jadi hub keuangan syariah internasional, Indonesia punya peluang besar jadi pusat gravitasi baru ekonomi syariah dunia, bukan cuma karena jumlah penduduk muslimnya, tapi karena kualitas ekosistem yang dibangun,” pungkasnya.
