Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: istimewa)

Politik

Safari Politik Jokowi Diprediksi Berdampak Negatif ke Perekonomian

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 13:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) keliling Indonesia, diperkirakan akan berdampak buruk pada perekonomian nasional, di tengah kondisi geopolitik yang juga masih belum menentu.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini menuturkan, safari politik Jokowi tidak dilihat sekadar manuver politik, namun juga berpengaruh terhadap ekonomi.

"Safari Politik Jokowi politik keliling Indonesia sudah dimulai dari lampung dan akan terus berkeliling ke seluruh nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal di dalam ekonomi nasional," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.


Menurutnya, Jokowi kini jelas telah menancapkan layar politik yang dalam analisa politik akan membawa konsekuensi pada Pemilu tahun 2029. 

"Tetapi karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, maka konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini," tuturnya.

Lebih dari itu, pakar ekonomi senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini teringat janji Jokowi pasca pensiun sebagai Presiden dua periode. Dimana, ketika pulang kampung ke Solo akan menjadi rakyat biasa, dan berkumpul dengan cucu.

Namun faktanya, Prof. Didik justru memandang safari politik Jokowi ke seluruh Indonesia akan berpengaruh pada stabilitas politik pemerintah, yang dalam hal ini akan menjadi terpecah fokus untuk memastikan perekonomian nasional menjadi tumbuh positif sesuai target Presiden Prabowo Subianto sebesar 7-8 persen.

"Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), pelemahan hubungan antara Presiden dengan mantan-mantan Presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat, akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi," tuturnya. 

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk dan akan menjadi faktor ketidakpasatian politik bagi investasi, dunia usaha dan lingkungan bisnis," demikian Prof. Didik menambahkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya