Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Iran menyatakan siap melanjutkan proses diplomatik dengan Amerika Serikat (AS), tetapi menegaskan bahwa Israel harus menghentikan serangan militernya di Lebanon agar kesepakatan yang telah disepakati dapat berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia mengatakan Teheran tetap berkomitmen melanjutkan pembicaraan dengan Washington apabila AS menunjukkan keseriusan dalam menjalankan isi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
"Kami siap untuk melangkah maju selangkah demi selangkah, jika pihak lain menunjukkan keseriusan yang sama," kata Khatibzadeh.
Pernyataan tersebut muncul setelah rencana pertemuan antara AS dan Iran di Swiss pada Jumat dibatalkan. Wakil Presiden AS JD Vance juga membatalkan agenda perjalanannya ke negara tersebut.
Sebelumnya, mediator dari Pakistan dan Qatar menyebut kedua negara dijadwalkan bertemu di Burgenstock, Swiss, untuk memulai pembahasan sejumlah isu yang tercantum dalam MoU yang ditandatangani pekan ini.
Namun, perundingan itu diduga tertunda akibat kembali memanasnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah di Lebanon selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 47 orang tewas akibat serangan Israel sejak tengah malam pada Jumat.
Dalam wawancara tersebut, Khatibzadeh mengecam operasi militer Israel di Lebanon. Menurutnya, perang yang terus berlangsung berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.
"Perang yang terus berlanjut akan membawa konsekuensi serius dan langsung," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Iran terus berupaya mendorong terciptanya perdamaian di seluruh kawasan, termasuk di Gaza. Karena itu, Lebanon dimasukkan ke dalam nota kesepahaman karena konflik di negara tersebut berkaitan langsung dengan situasi yang lebih luas di Timur Tengah.
Khatibzadeh menjelaskan bahwa pasal pertama MoU secara tegas menyebut penghentian perang di Lebanon sebagai bagian penting dari upaya menciptakan gencatan senjata secara menyeluruh di kawasan.
"Tidak akan ada perdamaian atau stabilitas di Lebanon dan kawasan ini tanpa mengakhiri pendudukan dan komitmen Israel terhadap hukum internasional," tegasnya.
Iran juga memastikan akan tetap menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz dengan berkoordinasi bersama Oman dan mengikuti ketentuan hukum internasional. Teheran menyatakan tidak akan mengenakan biaya lintas kapal selama periode 60 hari yang tercantum dalam kesepakatan.
Meski demikian, Iran mengatakan mekanisme baru untuk mengelola jalur pelayaran strategis tersebut akan diperkenalkan setelah masa 60 hari berakhir dan akan dipresentasikan kepada negara-negara di kawasan.
Selain itu, Khatibzadeh menegaskan bahwa setiap kesepakatan di masa depan harus mencakup pencairan seluruh dana Iran yang selama ini dibekukan.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan konsultasi terkait kesepakatan dengan AS masih berlangsung melalui para mediator. Menurutnya, pengumuman resmi akan disampaikan apabila seluruh persyaratan untuk memulai negosiasi telah terpenuhi.
Di sisi lain, seorang pejabat Hizbullah mengatakan gencatan senjata di Lebanon dapat berjalan apabila Israel benar-benar mematuhinya. Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, juga menyatakan negaranya tetap berkomitmen untuk menghentikan konflik.
"Israel tetap berkomitmen penuh pada gencatan senjata segera. Jika Hizbullah menghormati perjanjian dan menghentikan permusuhannya, mereka akan disambut dengan ketenangan," tulis Leiter melalui platform X.
