Berita

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (tengah). (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Fuad Bawazier: Kekayaan Alam Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier memandang, kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat justru dinikmati oleh segelintir pihak.

Hal itu disampaikan Fuad saat menjadi pembicara dalam Talkshow Mahasiswa Bicara bertema "Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33" yang digelar Koalisi Bangun Negeri Oleh Mahasiswa Indonesia (Bangsa Muda) di Mattea Social Space, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jumat, 19 Juni 2026.


Fuad menjelaskan, para pendiri bangsa telah menempatkan penguasaan negara atas SDA sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Amanat tersebut, kata dia, pernah diwujudkan dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi yang menempatkan negara sebagai pengendali utama.

Namun kondisi berbeda terjadi pada sejumlah komoditas strategis lain yang memiliki nilai ekonomi besar.

Indonesia, lanjut Fuad, memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, torium, uranium, hingga berbagai mineral strategis lainnya yang semestinya dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tapi kenapa sekarang yang punya jadi orang lain? Beberapa gelintir orang. Itu kan sebenarnya melanggar UUD. Makanya ekonomi kita sebetulnya dijalankan secara inkonstitusional," kata Fuad.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan perdebatan ideologi ekonomi, baik liberal maupun sosialis, melainkan menyangkut pelaksanaan konstitusi yang telah menjadi kesepakatan nasional.

"Jadi ini bukan soal kita ekonominya neolib ataupun ekonomi sosialis ataupun apa. Ini soal konstitusi. Pasal 33 ini pasalnya ada," tegasnya.

Fuad kembali mengingatkan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia pada hakikatnya merupakan milik rakyat yang harus dikelola negara demi kepentingan nasional.

"Itu semuanya adalah kepunyaan negara, kepunyaan rakyat, yang harus dibawa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Minta MK Panggil Gibran

Senin, 28 September 2026 | 18:16

Bukan Sekadar Parlemen, MPR Penjaga Konstitusi dan Kebangsaan

Senin, 28 September 2026 | 18:09

Dari 49 Tahun, Antrean Faktual Haji Kini Jadi 14 Tahun

Senin, 28 September 2026 | 17:44

Prabowo Perintahkan Audit Forensik Tata Kelola Keuangan Haji

Senin, 28 September 2026 | 17:38

Warga Ngadu ke DPR Gegara Kasus Dugaan Mafia Tanah Disetop

Senin, 28 September 2026 | 17:33

Mengenal Megathrust, 14 Segmen Sumber Gempa di Indonesia dan Potensi Magnitudonya

Senin, 28 September 2026 | 17:25

Dirjenpas Janji Bongkar 13 Bangunan Lapas Cibinong

Senin, 28 September 2026 | 17:16

Apa Itu Fenomena Blue Fire di Gunung Papandayan? Ini Penjelasan Ahli

Senin, 28 September 2026 | 17:08

Kesaktian Silfester Mulai Berkurang

Senin, 28 September 2026 | 17:05

Harga BBM Pertamina 28 September 2026, Pertalite hingga Pertamax Masih Segini

Senin, 28 September 2026 | 16:59

Selengkapnya