Berita

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (tengah). (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Fuad Bawazier: Kekayaan Alam Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier memandang, kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat justru dinikmati oleh segelintir pihak.

Hal itu disampaikan Fuad saat menjadi pembicara dalam Talkshow Mahasiswa Bicara bertema "Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33" yang digelar Koalisi Bangun Negeri Oleh Mahasiswa Indonesia (Bangsa Muda) di Mattea Social Space, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jumat, 19 Juni 2026.


Fuad menjelaskan, para pendiri bangsa telah menempatkan penguasaan negara atas SDA sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Amanat tersebut, kata dia, pernah diwujudkan dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi yang menempatkan negara sebagai pengendali utama.

Namun kondisi berbeda terjadi pada sejumlah komoditas strategis lain yang memiliki nilai ekonomi besar.

Indonesia, lanjut Fuad, memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, torium, uranium, hingga berbagai mineral strategis lainnya yang semestinya dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tapi kenapa sekarang yang punya jadi orang lain? Beberapa gelintir orang. Itu kan sebenarnya melanggar UUD. Makanya ekonomi kita sebetulnya dijalankan secara inkonstitusional," kata Fuad.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan perdebatan ideologi ekonomi, baik liberal maupun sosialis, melainkan menyangkut pelaksanaan konstitusi yang telah menjadi kesepakatan nasional.

"Jadi ini bukan soal kita ekonominya neolib ataupun ekonomi sosialis ataupun apa. Ini soal konstitusi. Pasal 33 ini pasalnya ada," tegasnya.

Fuad kembali mengingatkan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia pada hakikatnya merupakan milik rakyat yang harus dikelola negara demi kepentingan nasional.

"Itu semuanya adalah kepunyaan negara, kepunyaan rakyat, yang harus dibawa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya