Berita

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (tengah). (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Fuad Bawazier: Kekayaan Alam Indonesia Dikuasai Segelintir Orang

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 22:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier memandang, kekayaan alam yang seharusnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat justru dinikmati oleh segelintir pihak.

Hal itu disampaikan Fuad saat menjadi pembicara dalam Talkshow Mahasiswa Bicara bertema "Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33" yang digelar Koalisi Bangun Negeri Oleh Mahasiswa Indonesia (Bangsa Muda) di Mattea Social Space, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Jumat, 19 Juni 2026.


Fuad menjelaskan, para pendiri bangsa telah menempatkan penguasaan negara atas SDA sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Amanat tersebut, kata dia, pernah diwujudkan dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi yang menempatkan negara sebagai pengendali utama.

Namun kondisi berbeda terjadi pada sejumlah komoditas strategis lain yang memiliki nilai ekonomi besar.

Indonesia, lanjut Fuad, memiliki cadangan nikel, batu bara, emas, torium, uranium, hingga berbagai mineral strategis lainnya yang semestinya dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tapi kenapa sekarang yang punya jadi orang lain? Beberapa gelintir orang. Itu kan sebenarnya melanggar UUD. Makanya ekonomi kita sebetulnya dijalankan secara inkonstitusional," kata Fuad.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan perdebatan ideologi ekonomi, baik liberal maupun sosialis, melainkan menyangkut pelaksanaan konstitusi yang telah menjadi kesepakatan nasional.

"Jadi ini bukan soal kita ekonominya neolib ataupun ekonomi sosialis ataupun apa. Ini soal konstitusi. Pasal 33 ini pasalnya ada," tegasnya.

Fuad kembali mengingatkan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia pada hakikatnya merupakan milik rakyat yang harus dikelola negara demi kepentingan nasional.

"Itu semuanya adalah kepunyaan negara, kepunyaan rakyat, yang harus dibawa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya