Ilustrasi. (Foto: artificial intelligence)
Pemangku kepentingan sektor energi diminta serius memantau perkembangan harga minyak dunia menyusul adanya rencana kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi meredakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, setiap perubahan situasi global yang memengaruhi harga minyak mentah dunia harus diterjemahkan secara objektif dan transparan dalam kebijakan energi nasional, termasuk penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
"Jangan menutupi fakta jika memang harga minyak dunia mengalami penurunan. Apabila tren harga minyak turun dan faktor-faktor pembentuk harga BBM memungkinkan, maka masyarakat juga berhak menikmati penurunan harga BBM di dalam negeri," ujar Gus Rivqy di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.
Politisi PKB tersebut menegaskan pemerintah perlu menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik. Jika memang terdapat faktor-faktor lain yang masih memberikan tekanan terhadap harga BBM, seperti nilai tukar rupiah, biaya distribusi, maupun kondisi fiskal dan energi nasional, maka penyesuaian dapat dilakukan secara proporsional.
"Kalau memang masih ada faktor negatif yang membuat ruang penurunan harga BBM terbatas, silakan disampaikan secara terbuka dan disesuaikan. Namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Gus Rivqy juga menyoroti tingginya pengaruh dinamika global terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor minyak dan gas bumi. Ketergantungan terhadap pasokan dan fluktuasi energi global membuat Indonesia masih sangat rentan terhadap gejolak geopolitik internasional.
"Perkembangan di belahan dunia lain, mulai dari konflik, ketegangan politik, hingga kesepakatan antarnegara, bisa langsung berdampak pada harga energi yang dirasakan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sektor migas kita masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global," kata Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu.
Karena itu, Gus Rivqy mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah strategis menuju kemandirian energi nasional, termasuk peningkatan produksi migas domestik, optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi nasional, serta penguatan investasi sektor energi.
"Kita harus belajar dari setiap gejolak global. Indonesia tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi rentan terhadap perubahan harga energi dunia. Pemerintah perlu mempercepat agenda kemandirian migas nasional karena swasembada migas sama pentingnya dengan swasembada pangan. Keduanya merupakan fondasi utama ketahanan dan kedaulatan bangsa," pungkasnya.
