Berita

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. (Foto: Istimewa)

Politik

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 00:00 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penguatan nilai tukar rupiah tidak cukup ditempuh melalui kebijakan moneter jangka pendek. 

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mendorong pemerintah membenahi struktur ekonomi nasional dengan memperkuat sektor manufaktur, mendorong hilirisasi industri, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat terus berkurang.

"Indonesia telah memilih rupiah sebagai mata uang nasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukarnya di tengah dinamika ekonomi global," kata Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.


Menurutnya, tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS dalam dua dekade terakhir bukan hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga menunjukkan perlunya pembenahan struktur ekonomi nasional yang selama ini masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Karena itu, Kamrussamad menilai kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat.

"Kalau industri manufaktur berkembang, maka penciptaan lapangan kerja formal juga akan meningkat secara signifikan. Ini yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional," kata Kamrussamad  

Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor energi, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan perlu terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia.

Selain itu, Kamrussamad mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui kerja sama bilateral maupun regional, termasuk dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

"Secara bertahap kita harus memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang saja," pungkas Kamrussamad.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya