Berita

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. (Foto: Istimewa)

Politik

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 00:00 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penguatan nilai tukar rupiah tidak cukup ditempuh melalui kebijakan moneter jangka pendek. 

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mendorong pemerintah membenahi struktur ekonomi nasional dengan memperkuat sektor manufaktur, mendorong hilirisasi industri, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat terus berkurang.

"Indonesia telah memilih rupiah sebagai mata uang nasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukarnya di tengah dinamika ekonomi global," kata Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.


Menurutnya, tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS dalam dua dekade terakhir bukan hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga menunjukkan perlunya pembenahan struktur ekonomi nasional yang selama ini masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Karena itu, Kamrussamad menilai kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat.

"Kalau industri manufaktur berkembang, maka penciptaan lapangan kerja formal juga akan meningkat secara signifikan. Ini yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional," kata Kamrussamad  

Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor energi, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan perlu terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia.

Selain itu, Kamrussamad mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui kerja sama bilateral maupun regional, termasuk dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

"Secara bertahap kita harus memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang saja," pungkas Kamrussamad.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya