Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Budi Santoso. (Foto: Dokumentasi PAN)
Meredanya ketegangan geopolitik yang ditandai dengan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menjadi secercah harapan baru bagi stabilitas ekonomi dunia.
Normalisasi arus perdagangan global, terutama kembali dibukanya Selat Hormuz sebagai jalur logistik vital, memberikan ruang napas bagi rantai pasok energi dan komoditas internasional.
Forum Intelektual Muda (FIM) memandang momentum ini sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi ekonomi nasional.
Namun, FIM menekankan bahwa peluang ini tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak dibarengi dengan langkah strategis dan evaluasi tajam terhadap tata kelola perdagangan domestik.
"Kita sedang berada di titik balik yang krusial. Pembukaan kembali jalur perdagangan global harus disikapi oleh Pemerintah dengan mitigasi kebijakan yang tangguh dan tata kelola yang adaptif. Pertanyaannya, apakah mesin ekonomi kita, khususnya di sektor perdagangan, sudah siap bergerak secepat pemulihan ekonomi dunia?" ujar Co-Founder FIM, Muhammad Sutisna dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menilai bahwa selama ini, kinerja Kementerian Perdagangan masih belum menunjukkan performa yang selaras dengan ambisi besar Presiden dalam mewujudkan visi Asta Cita.
Berbagai tantangan domestik, mulai dari stabilisasi harga hingga penguatan daya saing UMKM di pasar global, dinilai belum tertangani secara komprehensif dan transformatif.
Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moril terhadap keberlangsungan ekonomi bangsa, FIM secara tegas mendesak evaluasi total tata kelola Perdagangan:
“Pemerintah perlu segera melakukan audit kebijakan dan mitigasi terhadap hambatan perdagangan untuk memaksimalkan manfaat dari normalisasi Selat Hormuz bagi komoditas ekspor Indonesia,” jelas Sutisna.
Ia juga menekankan perlunya penyegaran kepemimpinan Kemendag di bawah Menteri Budi Santoso.
“Bapak Presiden perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap posisi Menteri Perdagangan. Diperlukan sosok yang lebih visioner, taktis, dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam mewujudkan keadilan ekonomi serta mampu mengawal visi Asta Cita secara nyata, bukan sekadar administratif,” imbuh dia.
Masih kata Sutisna, kinerja kementerian teknis harus diorientasikan pada penguatan fondasi ekonomi kerakyatan dan daya saing industri nasional agar tidak hanya menjadi penonton dalam arus perdagangan global yang kembali terbuka.
"Asta Cita bukan sekadar narasi politik, melainkan janji kesejahteraan yang harus diturunkan dalam tindakan nyata. Jika pos-pos strategis tidak diisi oleh orang-orang yang mampu berlari seirama dengan visi tersebut, maka momentum perbaikan ekonomi global akan terbuang percuma," tutup Sutisna.
FIM berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik dan memberikan masukan konstruktif demi tercapainya kedaulatan dan kesejahteraan ekonomi bangsa yang berkeadilan.
