Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Foto: YouTube TV Parlemen)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp762,3 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.
Usulan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Setyo menjelaskan, pagu indikatif KPK tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1,23 triliun atau turun Rp349 miliar dibandingkan DIPA tahun 2026.
"Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi, kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun,” kata Setyo.
Menurut dia, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Karena itu, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp762,3 miliar untuk mendukung program pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, hingga pendidikan dan peran serta masyarakat.
“Ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp762,30 miliar,” jelas Setyo.
Saat Setyo memaparkan usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni langsung menyela dan melontarkan usulan agar KPK mengajukan anggaran yang jauh lebih besar.
"Pak Ketua, sebentar, sebelum lanjut. Jadi Bapak cuman ngajuin Rp762 (miliar) nih ya?” ujar Sahroni.
“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat,” jawab Setyo.
“Tapi saran saya Pak, saran, karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa-berapa aja dikasih. Pak, ajuin Rp5 T Pak! Tanggung Pak!” timpal Sahroni.
Politikus Partai Nasdem itu bahkan berkelakar akan memutar kembali video pernyataan Presiden Prabowo Subianto apabila usulan anggaran besar untuk KPK tidak dikabulkan.
"Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita temen-temen? kata Sahroni disambut tawa peserta rapat,” ujar Sahroni.
Menanggapi usulan tersebut, Setyo mengaku KPK memilih mengajukan tambahan anggaran sesuai kebutuhan riil lembaga dan tidak ingin mengusulkan angka yang berlebihan.
Ia menjelaskan tambahan anggaran yang diusulkan terdiri dari dukungan prioritas nasional sebesar Rp67 miliar dan pelaksanaan tugas KPK sebesar Rp695,27 miliar.
Anggaran itu akan digunakan antara lain untuk pengembangan digitalisasi dan machine learning LHKPN, kampanye dan pendidikan antikorupsi, kegiatan penindakan, pemenuhan kewajiban aksesi konvensi antikorupsi OECD, serta pelaksanaan fungsi koordinasi, supervisi, pencegahan, dan penindakan.
Setyo mengingatkan bahwa apabila kebutuhan anggaran tersebut tidak terpenuhi, berbagai program pemberantasan korupsi berpotensi terdampak.
"Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dampaknya pasti kalau ini tidak terpenuhi pasti akan menurun karena perjalanan dinas terpotong, kemudian kegiatan-kegiatan yang harusnya sudah dijadwalkan akan bisa terkendala dan tidak bisa dilaksanakan. Termasuk juga agenda prioritas nasional, ini juga akan terhambat kalau anggaran-anggaran tersebut tidak bisa terpenuhi,” pungkasnya.
