Diskusi bareng menteri yang berakhir kisruh di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada Senin malam, 15 Juni 2026. (Foto: Instagram)
Kericuhan yang terjadi dalam diskusi Total Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” dengan mengangkat topik “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia”, dinilai tidak seharusnya dipahami semata dari cara mahasiswa menyampaikan kritik kepada narasumber.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menganggap perhatian publik justru bergeser dari substansi kritik mahasiswa ke persoalan etika dan gaya penyampaian kritik.
Menurut Jamiluddin, narasi yang berkembang di media sosial seolah menggambarkan mahasiswa melakukan persekusi terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Padahal, kata dia, substansi yang hendak disampaikan mahasiswa berkaitan dengan berbagai persoalan publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, kenaikan harga Pertamax, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Pengalihan isu terkait kejadian di UGM tentu umum dalam dunia politik. Masing-masing pihak berupaya mencari pembenaran dalam peristiwa tersebut,” kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Akibatnya, lanjut dia, persoalan utama yang melatarbelakangi protes mahasiswa berpotensi menjadi kabur.
Menurutnya, sebagian mahasiswa hadir dengan ketidakpercayaan terhadap sejumlah narasumber yang tampil dalam forum tersebut, terutama Budiman Sudjatmiko. Hal itu terlihat dari penolakan sebagian peserta terhadap keberlangsungan acara dan munculnya tudingan bahwa Budiman telah mengkhianati perjuangan yang pernah diperjuangkannya.
"Bagi sebagian mahasiswa, masalahnya bukan pada Pancasila, tetapi pada narasumber yang mereka nilai sudah tak layak dipercaya. Hal itu terlihat dari ucapan mereka yang menyebut Budiman Sudjatmiko penghianat," ujarnya.
Namun, lanjut Jamiluddin, respons mahasiswa kemudian dibingkai sebagai tindakan yang tidak beretika. Framing semacam itu berpotensi mengaburkan kritik yang sebenarnya ingin disampaikan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Jadi yang dinilai bukan substansinya tapi justru pada gaya mengkritiknya," ucap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Padahal, menurut Jamiluddin, gaya penyampaian kritik bersifat personal dan tidak bisa diseragamkan. Karena itu, yang seharusnya menjadi perhatian adalah substansi kritik, bukan semata-mata cara penyampaiannya.
"Karena itu, tak seharusnya yang dibesar-besarkan pada gaya mengkritik. Hal ini pasti menghilangkan substansi kritik yang disampaikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Jamiluddin berharap peristiwa yang terjadi di UGM dapat dilihat secara lebih jernih dan utuh sehingga publik tidak kehilangan fokus terhadap persoalan yang menjadi pokok kritik mahasiswa.
“Jadi, apa yang terjadi di UGM itu jangan di frame melampaui substansinya. Dengan begitu, semua pihak dapat melihat peristiwa tersebut lebih jernih dan utuh,” pungkasnya.
