PEMERINTAH belum lama ini meresmikan sebuah perusahaan baru di bawah Danantara, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Perusahaan ini dirancang sebagai entitas perdagangan dan pengelolaan komoditas strategis nasional. Karena itu, rekayasa kelembagaan DSI menjadi sangat penting agar perusahaan ini tidak tumbang sebelum berkembang, atau bahkan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Sesuai regulasi yang berlaku, DSI memiliki fungsi untuk mengawasi ekspor komoditas strategis, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional, mengurangi praktik transfer pricing dan manipulasi harga ekspor, serta memastikan devisa hasil ekspor tetap masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan ini diarahkan menjadi trader utama atau agregator ekspor bagi sejumlah komoditas strategis. Beberapa komoditas yang sering disebut antara lain minyak sawit mentah (CPO), batu bara, nikel, bauksit, dan ferro alloy.
Jika berkaca pada pengalaman masa lalu, DSI memiliki kemiripan dengan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang pernah dibentuk untuk mengendalikan tata niaga cengkeh. Namun pengalaman tersebut juga memberikan pelajaran penting. Kehadiran BPPC pada akhirnya menciptakan praktik monopoli yang merugikan petani. Harga cengkeh yang sebelumnya mengikuti mekanisme pasar justru mengalami penurunan akibat dominasi lembaga tersebut. Akibatnya, banyak petani kehilangan motivasi untuk berproduksi, bahkan menebangi kebun mereka sendiri. Pada akhirnya BPPC ikut tumbang bersama gelombang reformasi.
Sebagai bahan pembelajaran, Indonesia dapat melihat pengalaman Malaysia melalui lembaga yang bernama FELDA (Federal Land Development Authority). Pada awal pembentukannya, FELDA bertugas membuka lahan baru, memindahkan penduduk miskin pedesaan ke kawasan pertanian produktif, serta mengurangi kemiskinan melalui budidaya kelapa sawit dan karet.
Seiring waktu, FELDA berkembang menjadi lembaga yang mengelola perkebunan sawit dan karet, industri hilir, pengolahan, pemasaran, hingga ekspor hasil pertanian. Model ini membuat FELDA tidak hanya mengurus produksi, tetapi juga menguasai seluruh rantai nilai (value chain), mulai dari kebun hingga industri pengolahan dan ekspor.
Dalam perkembangannya, FELDA membentuk sejumlah entitas bisnis seperti FGV Holdings Berhad, Felda Plantation Sdn. Bhd., dan Koperasi Permodalan FELDA (KPF). Dengan struktur tersebut, FELDA tidak hanya mengurus petani, tetapi juga mengelola areal perkebunan yang sangat luas, pabrik pengolahan CPO, sistem logistik, perdagangan internasional, industri hilir sawit, serta memiliki akses langsung terhadap kebijakan pemerintah Malaysia. Tidak mengherankan jika FELDA kemudian tumbuh menjadi salah satu kelompok usaha sawit terbesar di dunia dan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Malaysia.
Pada dasarnya, FELDA tidak dapat menentukan harga sawit dunia secara sepihak karena harga tetap ditentukan oleh pasar global. Namun, lembaga ini memiliki sejumlah instrumen yang membuat pengaruhnya sangat besar. Salah satunya adalah kemampuan mengendalikan pasokan dalam skala besar. Jutaan ton produksi sawit yang berasal dari jaringan FELDA dan FGV memungkinkan mereka mengatur ritme penjualan, penyimpanan stok, dan distribusi sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga. Kondisi ini memberikan daya tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan petani kecil yang menjual hasil produksinya secara sendiri-sendiri.
Selain itu, FELDA juga berhasil mengintegrasikan kegiatan usaha dari kebun hingga ekspor. Karena memiliki lahan yang dikelola petani, pabrik pengolahan, dan jaringan pemasaran sendiri, sumber keuntungan tidak hanya berasal dari penjualan tandan buah segar, tetapi juga dari minyak sawit mentah (CPO), produk olahan, hingga aktivitas ekspor.
Keberhasilan tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah Malaysia yang secara aktif melakukan diplomasi perdagangan sawit ke negara-negara pengimpor utama seperti India, Tiongkok, dan Turki. Dukungan tersebut membantu memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai produk sawit Malaysia di pasar internasional.
Di samping itu, posisi FELDA yang dominan juga memungkinkan terciptanya pasar domestik yang kuat. Malaysia secara konsisten mendorong penggunaan biodiesel berbasis sawit. Ketika ekspor melemah, sebagian produksi dapat diserap oleh pasar domestik untuk kebutuhan energi, sehingga tekanan terhadap harga dapat dikurangi.
Dalam konteks Indonesia, posisi Danantara dapat dianalogikan dengan FELDA, sedangkan PT DSI dapat diposisikan sebagai entitas bisnis yang menjalankan fungsi serupa dengan FGV Holdings Berhad. DSI menjadi pengelola dan penggerak kegiatan bisnis dalam holding tersebut.
Peran strategis DSI akan semakin besar apabila terintegrasi dengan program pengalihan aset hasil penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dibentuk pemerintah untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku. BUMN yang telah menerima hak pengelolaan atas jutaan hektare lahan hasil penertiban tersebut sebaiknya diintegrasikan dengan petani rakyat melalui skema yang berada di bawah koordinasi DSI.
Untuk memperkuat posisi petani dan penambang rakyat, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi mereka melalui koperasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan anggota, keberlanjutan usaha, dan pemerataan manfaat ekonomi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pemerintah juga dapat memanfaatkan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini sedang dibangun. Peran negara dalam membantu konsolidasi petani melalui koperasi sangat penting. Sebab pada akhirnya, penguasaan rantai nilai dari hulu hingga hilir, termasuk pemasaran dan ekspor secara kolektif, harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.
Kekuatan utama PT DSI terletak pada kemampuannya mengorganisasi produksi, pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran ke dalam satu sistem yang terintegrasi dalam skala besar. Dengan model seperti ini, posisi tawar Indonesia terhadap pasar global akan jauh lebih kuat dibandingkan jika petani atau pelaku usaha bergerak sendiri-sendiri.
Harapannya, PT DSI mampu mengurangi persaingan antareksportir Indonesia yang selama ini sering menekan harga, memperkuat posisi tawar terhadap pembeli besar dunia, menyediakan informasi pasar yang lebih akurat, serta mengurangi praktik penjualan di bawah harga pasar. Namun demikian, keberhasilan DSI pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang transparan, mengonsolidasikan pasar secara sehat, serta menghindari praktik monopoli yang tidak efisien dan merugikan masyarakat.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
