Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman. (Foto: F-PKS)
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait bergerak cepat alias gercep menangani jalan ambles yang terjadi di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di jalur arah Jakarta menuju Depok dan menyebabkan satu lajur jalan tidak dapat digunakan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas warga.
Ade Suherman menilai kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa, karena menyangkut langsung keselamatan pengguna jalan dan kualitas pengawasan pekerjaan infrastruktur di lapangan.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penanganan darurat memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujar Ade Suherman, Jumat, 29 Mei 2026.
Ia meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan permanen, audit penyebab amblesnya jalan, serta memastikan keamanan struktur di sekitar lokasi agar tidak membahayakan masyarakat.
Menurut Ade, jalan ambles di ruas padat seperti Lenteng Agung memiliki risiko tinggi karena dilalui ribuan kendaraan setiap hari, termasuk kendaraan roda dua yang paling rentan mengalami kecelakaan.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan pekerjaan utilitas maupun kualitas pengerjaan di lapangan,” tegasnya.
Ade juga menyoroti pentingnya pengawasan lintas instansi terhadap berbagai pekerjaan galian utilitas yang belakangan sering dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas warga dan lalu lintas.
Politikus PKS itu menilai koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat, terutama terkait standar pengerjaan, pengawasan pasca-penutupan galian, serta tanggung jawab pemeliharaan jalan.
“Sering kali setelah pekerjaan selesai, pengawasan ikut selesai. Padahal dampaknya baru dirasakan masyarakat beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian,” katanya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi sektor perekonomian dan pelayanan publik, Ade menilai gangguan infrastruktur jalan juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Kemacetan, kerusakan jalan, hingga potensi kecelakaan disebut dapat menghambat mobilitas pekerja, distribusi usaha, dan aktivitas warga sehari-hari.
Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada percepatan proyek, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan dan keselamatan publik tetap menjadi standar utama.
Ade turut meminta adanya evaluasi terhadap kontraktor maupun pelaksana pekerjaan apabila ditemukan kelalaian dalam proses pengerjaan dan pengawasan.
“Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya membangun proyek. Yang paling penting adalah memastikan pembangunan dilakukan dengan standar keselamatan dan pengawasan yang baik,” tutup Ade Suherman.
