Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa.
Dikatakan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, serangan di platform seperti Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram hingga Threads tampak dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur.
Amir mengatakan, dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan yang dilakukan terus-menerus, dengan narasi seragam dan timing yang hampir bersamaan, menurutnya bisa masuk dalam kategori operasi delegitimasi terhadap kekuasaan politik.
“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Kamis 28 Mei 2026.
Ia menilai, salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah munculnya isu yang sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan.
Sambungnya, narasi kemudian diperkuat oleh akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar yang membentuk persepsi tertentu.
Dalam dunia intelijen, kata Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital, yakni perang psikologis yang dilakukan untuk membentuk persepsi publik secara masif.
“Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ujarnya.
Menurut Amir, serangan digital yang terus diarahkan kepada Prabowo juga menunjukkan adanya sumber daya besar di belakang operasi tersebut. Ia menduga aktivitas itu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil karena dilakukan terus-menerus dan lintas platform.
“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.
Amir bahkan menduga ada keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki pengalaman dalam operasi intelijen dan perang informasi. Ia menyebut terdapat indikasi peran mantan petinggi intelijen yang disebut kecewa atau sakit hati terhadap pemerintahan saat ini.
Menurutnya, sosok tersebut pernah diberhentikan setelah dianggap gagal mengantisipasi kerusuhan besar yang terjadi pada Agustus 2025.
“Dalam dunia intelijen, kegagalan membaca eskalasi kerusuhan adalah persoalan serius. Apalagi jika sebelumnya diberi posisi strategis di kabinet. Maka ketika muncul kekecewaan politik, potensi konflik elite bisa bermigrasi ke perang opini,” katanya.
Meski demikian, Amir tidak menyebut nama sosok yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa pola operasi digital seperti sekarang biasanya tidak berdiri sendiri dan sering kali terkait pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.
“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” pungkasnya.
