Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)

Politik

Tak Organik, Ada Operasi Serangan ke Prabowo di Medsos

KAMIS, 28 MEI 2026 | 17:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola yang tidak biasa.

Dikatakan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, serangan di platform seperti Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram hingga Threads tampak dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur.

Amir mengatakan, dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan yang dilakukan terus-menerus, dengan narasi seragam dan timing yang hampir bersamaan, menurutnya bisa masuk dalam kategori operasi delegitimasi terhadap kekuasaan politik.


“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Kamis 28 Mei 2026.

Ia menilai, salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah munculnya isu yang sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan. 

Sambungnya, narasi kemudian diperkuat oleh akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar yang membentuk persepsi tertentu.

Dalam dunia intelijen, kata Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital, yakni perang psikologis yang dilakukan untuk membentuk persepsi publik secara masif.

“Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ujarnya.

Menurut Amir, serangan digital yang terus diarahkan kepada Prabowo juga menunjukkan adanya sumber daya besar di belakang operasi tersebut. Ia menduga aktivitas itu membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil karena dilakukan terus-menerus dan lintas platform.

“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.

Amir bahkan menduga ada keterlibatan kelompok elite tertentu yang memiliki pengalaman dalam operasi intelijen dan perang informasi. Ia menyebut terdapat indikasi peran mantan petinggi intelijen yang disebut kecewa atau sakit hati terhadap pemerintahan saat ini.

Menurutnya, sosok tersebut pernah diberhentikan setelah dianggap gagal mengantisipasi kerusuhan besar yang terjadi pada Agustus 2025.

“Dalam dunia intelijen, kegagalan membaca eskalasi kerusuhan adalah persoalan serius. Apalagi jika sebelumnya diberi posisi strategis di kabinet. Maka ketika muncul kekecewaan politik, potensi konflik elite bisa bermigrasi ke perang opini,” katanya.

Meski demikian, Amir tidak menyebut nama sosok yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa pola operasi digital seperti sekarang biasanya tidak berdiri sendiri dan sering kali terkait pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.

“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya