Berita

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Gerindra Tegaskan Kurban Presiden Pakai APBN Bukan Hal Baru, Jangan Dipolitisasi

RABU, 27 MEI 2026 | 12:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada yang salah dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program bantuan kurban Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, penggunaan uang negara untuk kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh seorang kepala negara.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso kepada wartawan, Rabu, 27 Mei 2026.


Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa bantuan Kepala Negara kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk hewan kurban.

Ia menuturkan selama ini anggaran bantuan Presiden juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor lain yang menyentuh kepentingan publik.

"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujarnya.

"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat. Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Iduladha ini," imbuhnya. 

Wakil Rakyat dari dapil Sumatra Utara (Sumut) III ini juga menepis anggapan bahwa penggunaan APBN untuk kurban Presiden merupakan kebijakan yang baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menyebut program bantuan kurban presiden telah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya.

"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama," demikian Sugiat.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya