Jurnalis Republika Bambang Noroyono. (Foto: Instagram republikaonline)
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mendesak pemerintah Indonesia memastikan keselamatan empat jurnalis Tanah Air yang ditahan Tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza.
Iwakum juga mengecam tindakan intersepsi dan penahanan terhadap para jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan tersebut.
Keempat jurnalis itu adalah Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan dari Republika, Rahendro Herubowo dari iNews, serta Andre Prasetyo dari Tempo. Mereka bersama enam warga negara Indonesia lainnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza.
Rombongan dilaporkan disergap angkatan laut Israel di perairan internasional sekitar 250 mil dari Gaza. Saat ini mereka dikabarkan masih dalam status ditahan.
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menilai tindakan intersepsi dan penahanan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan mencederai prinsip kebebasan pers dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan jurnalis di wilayah konflik.
Ia menegaskan, apa pun dinamika konflik dan kepentingan politik yang terjadi, keselamatan jurnalis harus tetap dihormati sebagai prinsip universal.
“Jurnalis hadir di lapangan untuk menjalankan fungsi publik, menyampaikan fakta dan informasi kepada masyarakat dunia. Karena itu, tindakan intersepsi dan penahanan terhadap wartawan yang sedang bertugas patut disesalkan dan tidak boleh dipandang sebagai hal biasa, apalagi jika berujung pada pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, atau ancaman terhadap keselamatan mereka,” kata Irfan Kamil dalam keterangannya, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Kamil, berbagai instrumen hukum humaniter internasional telah mengatur bahwa jurnalis sipil yang menjalankan tugas di wilayah konflik seharusnya mendapat perlindungan.
Karena itu, Iwakum meminta adanya transparansi terkait kondisi Bambang Noroyono, Thoudy Badai Rifan, Rahendro Herubowo, dan Andre Prasetyo, termasuk kepastian akses komunikasi dan perlindungan hak-hak mereka.
“Di tengah konflik dan krisis kemanusiaan, justru kehadiran jurnalis menjadi sangat penting agar dunia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” ujar Kamil.
Iwakum juga mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), agar bergerak cepat memastikan keselamatan para jurnalis tersebut dan memberikan perlindungan maksimal terhadap warga negara Indonesia yang menjalankan tugas jurnalistik maupun misi kemanusiaan di luar negeri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menilai insiden tersebut harus menjadi perhatian serius komunitas pers nasional maupun internasional.
Menurutnya, tingginya risiko peliputan di wilayah konflik tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi fungsi pers.
“Keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas dan dijamin oleh semua pihak. Dalam situasi konflik sekalipun, dunia membutuhkan informasi yang independen, akurat, dan dapat dipercaya,” kata Ponco.
Ponco menambahkan, komunitas pers Indonesia perlu menunjukkan solidaritas terhadap jurnalis yang menghadapi ancaman saat menjalankan tugas di medan konflik.
“Ketika jurnalis mengalami ancaman atau hambatan dalam menjalankan tugasnya, yang sesungguhnya ikut dirugikan adalah publik. Karena itu, kami berharap ada langkah diplomatik yang cepat, transparan, dan terukur untuk memastikan kondisi para jurnalis tersebut serta mengupayakan keselamatan mereka,” ujarnya.
Diketahui, Bambang Noroyono, Thoudy Badai Rifan, dan Andre Prasetyo bergabung dalam armada Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, sebuah misi kemanusiaan internasional yang membawa bantuan bagi warga Gaza.
Dalam perjalanan menuju wilayah tersebut, kapal yang mereka tumpangi dilaporkan diintersep otoritas Israel di kawasan Laut Mediterania.
Insiden ini memicu perhatian luas karena melibatkan jurnalis Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan dalam konteks misi kemanusiaan dan konflik bersenjata.
Informasi mengenai kondisi para jurnalis juga sempat terbatas setelah komunikasi dengan armada dilaporkan terputus.
