Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Kehancuran sebuah bangsa kerap tidak datang dari bencana alam, melainkan dari kekuasaan yang kehilangan akal sehat dan nurani.
Sehingga, ancaman terbesar bagi sebuah negara justru lahir ketika pemimpin miskin kapasitas tetapi memiliki ambisi kekuasaan yang besar.
"Gempa bumi dapat merobohkan bangunan dalam hitungan detik. Banjir bisa melumpuhkan kota hanya dalam semalam. Pandemi pernah membuat dunia nyaris berhenti bernapas. Namun sejarah manusia membuktikan, bangsa-bangsa besar sering kali mampu bangkit dari bencana alam," kata pengamat hukum dan politik, Dr. Pieter C Zulkifli dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Dia menilai kerusakan yang ditimbulkan oleh kepemimpinan buruk jauh lebih sulit dipulihkan dibanding dampak bencana alam.
"Pernyataan ini sangat relevan untuk merefleksikan betapa pentingnya kualitas kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kebijakan yang lahir dari pemimpin buruk atau tidak kompeten dapat membawa dampak destruktif jangka panjang bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat," ucapnya.
Pieter menjelaskan kebodohan dalam kepemimpinan tidak selalu berkaitan dengan rendahnya pendidikan formal, tetapi muncul ketika pemimpin gagal memahami persoalan rakyat, anti-kritik, dan lebih sibuk menjaga citra politik.
Menurut dia, situasi menjadi semakin berbahaya ketika sikap tersebut berpadu dengan kerakusan kekuasaan.
Pieter kemudian mengutip filsuf Yunani, Plato, yang pernah mengatakan, 'The penalty good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men'.
"Kalimat itu terasa relevan di banyak negara, termasuk Indonesia, ketika politik lebih dipenuhi pencitraan daripada gagasan, lebih sibuk mengelola loyalitas ketimbang meritokrasi," jelasnya.
Pieter menilai pemimpin yang haus kekuasaan umumnya tidak nyaman terhadap kritik dan cenderung membangun lingkaran loyalis demi mempertahankan pengaruh politik. Dampaknya, demokrasi hanya berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi.
"Kebijakan yang salah arah atau koruptif dapat merusak perekonomian, memperlebar jurang ketimpangan sosial, dan melumpuhkan pelayanan publik. Krisis kepercayaan pun muncul ketika pemimpin lalai dan kehilangan integritas. Pada akhirnya, rakyat menjadi apatis, masyarakat terbelah, dan negara kehilangan legitimasi moral di mata publik," ucapnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan sejarah dunia telah banyak menunjukkan kehancuran negara berawal dari kombinasi ketidakmampuan dan kerakusan elite politik. Dalam situasi seperti itu, rakyat kecil menjadi pihak yang paling terdampak.
"Rakyat kecil menjadi korban pertama. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja menyusut, sementara korupsi justru tumbuh subur di tengah penderitaan masyarakat," kata dia.
Pieter juga mengutip ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang menyebut bencana kelaparan modern jarang terjadi di negara demokratis dengan pers bebas.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan penderitaan massal sering kali lahir akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan rendahnya kualitas kepemimpinan.
Dia menilai persoalan serupa masih menjadi tantangan serius di Indonesia, terutama terkait korupsi dan lemahnya integritas elite politik.
"Korupsi bukan hanya soal uang negara yang dicuri, melainkan hilangnya hak rakyat atas pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang adil, dan masa depan yang bermartabat," ujarnya.
Lebih lanjut, Pieter mengingatkan pemimpin yang miskin kapasitas sering kali merasa paling benar dan menutup ruang kritik. Akibatnya, kebijakan negara tidak lagi berbasis kepentingan rakyat maupun ilmu pengetahuan.
"Rakyat dipaksa hidup dalam ketakutan, pejabat takut berkata jujur, dan banyak orang akhirnya memilih diam demi keselamatan diri," pungkas dia.
