Berita

Anggota Komisi XI DPR Primus Yustisio. (Foto: TV Parlemen)

Politik

Kutip Hadis, PAN Minta Bos Bank Indonesia Mundur Usai Rupiah Jeblok

SENIN, 18 MEI 2026 | 15:24 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut hingga menyentuh level Rp17.653 per Dolar AS pada perdagangan Senin, 18 Mei 2026, memicu kritik keras terhadap kinerja Bank Indonesia.

Sorotan tajam datang dari anggota Komisi XI DPR Primus Yustisio. Ia menilai kondisi ekonomi saat ini menunjukkan anomali, karena pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,61 persen namun rupiah justru terus terpuruk hingga mendekati rekor terendah terhadap Dolar AS.

“Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” kata Primus dalam rapat bersama BI di Kompleks Parlemen, Senin, 18 Mei 2026.


Legislator PAN ini menilai pelemahan Rupiah tidak bisa lagi semata-mata dibandingkan terhadap Dolar AS, sebab mata uang Garuda juga terus melemah terhadap berbagai mata uang lain seperti Dolar Singapura, Dolar Australia, Ringgit Malaysia, hingga Euro.

Menurut Primus, kondisi tersebut menunjukkan ada persoalan serius dalam kepercayaan pasar terhadap bank sentral Indonesia.

“Kadang-kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan,” ujarnya.

Bahkan, Primus secara terbuka menyarankan pimpinan BI mempertimbangkan mundur dari jabatannya.

“Mungkin sekarang saatnya Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salahnya,” tegasnya.

Ia menilai langkah tersebut justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral apabila pimpinan lembaga merasa tidak mampu memperbaiki situasi.

“Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang jika Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik,” lanjut Primus.

Ia pun menutup pernyataannya dengan mengutip hadis tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada pihak yang ahli di bidangnya.

"Hadis ini sangat familiar, artinya apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya