Berita

Ketua Umum Baladhika Karya Soksi Ferry Juan.(Foto: Istimewa)

Politik

Penegakan Hukum Sengketa Perubahan Legalitas Soksi Tak Boleh Tebang Pilih

SENIN, 18 MEI 2026 | 00:23 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Umum Baladhika Karya Soksi Ferry Juan menyoroti sengketa legalitas badan hukum yang berkaitan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Salah satunya soal sengketa terkait perubahan legalitas organisasi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) yang saat ini disebut tengah diuji melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Perkara tersebut penting menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum administrasi negara," kata Ferry dalam keterangannya, Minggu 17 Mei 2026.


Ferry mengutip dalil yang diajukan pihak penggugat dalam persidangan, yang pada pokoknya mempertanyakan perubahan legalitas administratif terhadap organisasi tertentu meskipun disebut terdapat perbedaan entitas badan hukum sejak awal.

Namun demikian, informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan dan belum berkekuatan hukum tetap. Klaim maupun dalil yang disampaikan para pihak masih menunggu pembuktian lebih lanjut di pengadilan.

Menurut Ferry, kepastian hukum administrasi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan legitimasi organisasi, kewenangan representasi badan hukum, hingga akses terhadap legalitas dan aset organisasi.

“Kalau benar terdapat anomali administratif atau dugaan verifikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka audit menyeluruh penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem administrasi negara,” kata Ferry.

Selain itu, Ferry juga menyoroti kemungkinan perlunya audit forensik apabila terdapat indikasi akses tidak sah terhadap sistem elektronik administrasi negara. 

Ia menilai, sistem digital modern memiliki jejak elektronik yang dapat ditelusuri melalui log akses, identitas pengguna, rantai persetujuan, hingga perubahan data.

"Aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi objektif terkait anomali digital maupun maladministrasi yang berulang," pungkas Ferry.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya