Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. (Foto: RMOL)

Bisnis

Zulhas Gagas Minyakita tapi Kok Nggak Bisa Stabilkan Harga?

KAMIS, 14 MEI 2026 | 20:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah dinilai tidak punya strategi yang jelas dalam mengendalikan harga Minyakita agar harganya tetap terjangkau.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, ketidakmampuan ini tercermin dari melambungnya harga Minyakita di pasaran hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Efriza secara khusus menyoroti ketidakmampuan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai menteri koordinator yang mengendalikan pangan serta penggagas Minyakita.


“Ini menunjukkan Zulhas sebagai Menko Pangan memang tidak punya strategi menghadapi berbagai persoalan terkait stabilisasi harga pangan maupun kebutuhan pokok masyarakat,” kata Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 14 Mei 2026.

Menurut dia, kondisi tersebut akan semakin membebani masyarakat kecil karena daya beli rumah tangga terus mengalami tekanan.

“Harus diakui, sudah beberapa bulan ini harga minyak goreng komersial melonjak tinggi. Hal itu memicu kekecewaan publik karena respons pemerintah dinilai minim dan terlambat,” tuturnya.

Efriza juga mengingatkan, apabila pemerintahan Prabowo Subianto tidak segera menyelesaikan persoalan akibat inkompetensi jajaran terkait, maka dampaknya bisa meluas terhadap harga kebutuhan pokok lainnya.

“Dengan pemerintah malah menaikkan harga Minyakita, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok lain akan semakin terbuka dan merangkak naik,” tutup Efriza.

Per hari ini, harga rata-rata nasional Minyakita di tingkat pedagang eceran tercatat berada di kisaran Rp15.915 hingga Rp15.961 per liter, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Di beberapa kota bahkan melonjak tinggi, seperti di Cirebon yang mencapai Rp19.500 per liter. Bahkan di Medan tercatat menyentuh hingga Rp21.000 per liter.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya